Kompas TV bisnis kebijakan

Politikus di Badan Anggaran DPR Menolak Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Sembako

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:23 WIB
politikus-di-badan-anggaran-dpr-menolak-rencana-pemerintah-menaikkan-tarif-ppn-sembako
Ilustrasi:  Wacana Perubahan tarif PNN pangan. (Sumber: Thinkstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana untuk mengatur kembali ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI Marwan Cik Asan menilai, kebijakan ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. 

“Ini menyulitkan masyarakat. Pengkhianatan, terlintas di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain,” ujar Marwan dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis (10/6/2021), dikutip dari laman Kontan.co.id.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kenakan PPN atas Bahan Pokok atau Sembako, Pengamat: Daya Beli Jadi Taruhan

Sejak dulu, pemerintah maupun banyak pihak lain memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Ia mengartikan, masih ada masyarakat yang susah membeli sembako. 

Apalagi, dalam kondisi ketidakpastian akibat Covid-19 ini dan seluruh otoritas berupaya keras dalam menjaga daya beli masyarakat. Tentu dengan adanya kebijakan ini semakin akan menyulitkan keadaan. 

Ia pun meminta pemerintah untuk mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih. 

Sementara, Kepala Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa pembahasan mengenai RUU KUP masih akan dilakukan oleh anggota dewan dengan pemerintah. 

Said juga berharap, dalam pembahasan nantinya kedua lembaga tetap sadar bahwa masih ada ketidakpastian yang membanyangi. Namun, tahun 2022 adalah tahun terakhir Indonesia bisa dimanjakan oleh kelonggaran kebijakan defisit fiskal.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana PPN Sembako Ditinjau Ulang karena Merugikan Masyarakat

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19