Kompas TV nasional update

Komnas HAM Dinilai Lampaui Kewenangan Terkait TWK Pegawai KPK, Karpitra: Bubarkan Saja!

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komnas HAM memanggil perwakilan Badan Kepegawaian Negara dan tim psikologi TNI Angkatan Darat terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Komnas HAM akan mendalami sejumlah hal, terkait laporan pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan.

Perwakilan Badan Kepegawaian Negara menjalani pemeriksaan di Komnas HAM selama kurang lebih empat jam.

Komnas HAM menyebut, pemanggilan perwakilan Badan Kepegawaian Negara dan tim psikologi TNI Angkatan Darat untuk mengklarifikasi mekanisme dan sejumlah soal dalam tes wawasan kebangsaan yang diberikan pegawai KPK.

Komnas HAM menyebut kembali menjadwalkan ulang pemanggilan kepada BKN dan pimpinan KPK pada Selasa (15/06) pekan depan.

Politisi PDI-P Kapitra Ampera bereaksi keras terhadap pemanggilan pimpinan KPK oleh komisi nasional hak asasi manusia, atau Komnas HAM.

Kapitra menyebut Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran HAM berat.

Menurut Kapitra, Komnas HAM telah melampaui kewenangannya, sehingga harus dibubarkan. 

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:44
PELATIH ASAL ITALIA, MAURIZIO SARRI, TEKEN KONTRAK BERDURASI DUA TAHUN BERSAMA LAZIO   KEMENPAREKRAF YAKIN PEREKONOMIAN SEKTOR WISATA DAPAT TUMBUH DI TENGAH PANDEMI   ARAB SAUDI PERPANJANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI EKSPATRIAT YANG TERJEBAK AKIBAT PEMBATASAN PANDEMI   TIONGKOK SIAP BANTU MEMFASILITASI DIALOG DAMAI BAGI MYANMAR   TIONGKOK ENGGAN MENCAMPURI URUSAN DALAM NEGERI LAIN SAAT MENGHADAPI ISU MYANMAR   AS INGIN BEKERJA SAMA DENGAN BEBERAPA NEGARA SEKUTU DI INDO-PASIFIK GUNA BANTU NEGARA KECIL KEPULAUAN DI PASIFIK   DINKES RIAU SELIDIKI INFORMASI VAKSIN COVID-19 YANG RUSAK DAN TERBUANG DI KEPULAUAN MERANTI   PUSKESMAS KAYUMANIS & PUSKESMAS PEMBANTU KENCANA DI KOTA BOGOR DITUTUP SEMENTARA SETELAH 11 NAKES POSITIF KORONA   MUI TENGAH MEMPERSIAPKAN FATWA HALAL ATAU HARAM TRANSAKSI ASET UANG KRIPTO   ANRI: ARSIP NASIONAL HARUS JADI MEMORI KOLEKTIF BANGSA YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT   ARSIP NASIONAL RI (ANRI) TARGETKAN DIGITALISASI ARSIP DI SEMUA JENJANG INSTANSI PEMERINTAH RAMPUNG PADA 2024   GARUDA INDONESIA BELUM MEMBAYAR TUNJANGAN GAJI KARYAWAN RP 327,93 MILIAR   KEMENDIKBUD-RISTEK SEBUT DANA BOS DAPAT DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PERSIAPAN BELAJAR TATAP MUKA TERBATAS   SATGAS COVID-19: PULAU JAWA BERKONTRIBUSI TERHADAP 52,4% KASUS COVID-19 SECARA NASIONAL