Kompas TV nasional peristiwa

Pro-Kontra Pemberian Gelar Profesor Kehormatan buat Megawati

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:32 WIB
pro-kontra-pemberian-gelar-profesor-kehormatan-buat-megawati
Ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan saat membuka membuka secara daring pameran seni rupa Akara yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno di Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021). (Sumber: Dok. DPP PDIP)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri akan menerima gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan), Jumat ( 11/6/2021).

Menurut Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri,  kronologi Megawati Soekarnoputri akan dianugerahi gelar profesor kehormatan sudah dibahas sejak November 2020 lalu.

Rokhmin yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebut,  beberapa guru besar membahas usulan pemberian gelar profesor kehormatan tersebut. "Para guru besar tersebut kemudian bertindak sebagai promotor," ujar Rokhmin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Dianggap Berhasil Selesaikan Konflik Sosial, Megawati Bakal Diberi Gelar Profesor Kehormatan

Gagasan tersebut kemudian dibahas bersama  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang kemudian menyampaikan gagasan dan usulan agar Unhan menganugerahkan Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) kepada Megawati. Setelah usulan tersebut disetujui oleh Sidang Senat Guru Besar Unhan, disampaikanlah usulan itu ke Megawati Soekarnoputri.

Ada tiga alasan Mega pantas mendapat gelar profesor kehormatan. Pertama,  Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge tentang Ilmu Pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis. 

Para guru besar disebut menilai kualitas itu sudah diaplikasikan dalam berbagai peran publik yakni saat Megawati menjabat tiga periode anggota DPR dari tahun 1984-1999. Lalu saat menjabat wakil presiden dari 1999 hingga 2001, dan saat menjadi presiden dari 2001 hingga 2004.

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:36
SEBANYAK 60.000 JEMAAH HAJI MULAI MELAKSANAKAN WUKUF DI ARAFAH DENGAN TERAPKAN PROKES KETAT   TALIBAN TOLAK GENCATAN SENJATA DENGAN PASUKAN PEMERINTAH AFGHANISTAN JELANG HARI RAYA IDUL ADHA   SEBANYAK 15 DIPLOMAT NEGARA NATO DESAK TALIBAN DAN PASUKAN PEMERINTAH AFGHANISTAN LAKUKAN GENCATAN SENJATA   MENSOS TRI RISMAHARINI AKAN MEMBERIKAN BANTUAN BERAS 5 KG BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI WILAYAH JAWA-BALI   JELANG IDUL ADHA DI MASA PPKM DARURAT, JUMLAH PENUMPANG DI TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN MEROSOT HINGGA 90%   POLISI JANJI AKAN SELIDIKI DUGAAN PRAKTIK KARTEL KREMASI JENAZAH PASIEN COVID-19 DI JAKARTA   YLKI: PEMERINTAH HARUS TETAPKAN BATAS HARGA TERTINGGI UNTUK KREMASI JENAZAH   YLKI NILAI TINDAKAN MENAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI TENGAH PANDEMI TIDAK MANUSIAWI   YLKI MINTA PEMERINTAH TINDAK TEGAS OKNUM YANG NAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI KREMATORIUM SAAT PANDEMI COVID-19   GEDUNG TERBAKAR, BPOM PASTIKAN FUNGSI PELAYANAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TIDAK TERGANGGU   PEMERINTAH PASTIKAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH (PMIB) AMAN DARI COVID-19   PEMERINTAH AKAN PULANGKAN 63 DARI 7.200 PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH DARI MALAYSIA KAMIS MENDATANG   PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 INDONESIA HARI INI: 34.257 POSITIF, 32.217 SEMBUH, DAN 1.338 MENINGGAL DUNIA   KEMENKES SEBUT 40% MOBILITAS WARGA MENURUN DI TEMPAT KERJA