Kompas TV nasional berita utama

MAKI Ajukan Uji Materi Kewenangan Komnas HAM Memanggil Pimpinan KPK Pekan Depan

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:04 WIB
maki-ajukan-uji-materi-kewenangan-komnas-ham-memanggil-pimpinan-kpk-pekan-depan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin (Sumber: Boyamin via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan uji materi Undang-undang HAM dengan maksud menguji efektifitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Rencananya, uji materi ini akan diajukan minggu depan kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman terkait mangkirnya Pimpinan KPK di Komnas HAM melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kamis (10/6/2021).

“Termasuk kewenangan memanggil seseorang untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya terkait aduan dugaan Pelanggaran HAM,” kata Boyamin Saiman.

Dalam pemahaman MAKI, panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia secara pribadi atau dari instansi pemerintah atau lembaga swasta tanpa kecuali. Sehingga, katanya, penolakan Firli Bahuri Ketua KPK atas panggilan Komnas HAM adalah bentuk imunitas atau kekebalan istimewa.

Baca Juga: Setara Institute Sebut Pemanggilan Komnas HAM Terhadap KPK dan BKN Tidak Tepat, Mengada-ada

“Sehingga perlu diatur khusus dalam Undang Undang HAM. Sekali lagi ini untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri dari Panggilan Komnas HAM,” ujarnya.

Boyamin lebih lanjut menuturkan uji materi yang akan diajukan dimaksudkan memberikan landasan dasar yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK dalam menolak panggilan Komnas HAM terkait TWK.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:07
PELATIH ASAL ITALIA, MAURIZIO SARRI, TEKEN KONTRAK BERDURASI DUA TAHUN BERSAMA LAZIO   KEMENPAREKRAF YAKIN PEREKONOMIAN SEKTOR WISATA DAPAT TUMBUH DI TENGAH PANDEMI   ARAB SAUDI PERPANJANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI EKSPATRIAT YANG TERJEBAK AKIBAT PEMBATASAN PANDEMI   TIONGKOK SIAP BANTU MEMFASILITASI DIALOG DAMAI BAGI MYANMAR   TIONGKOK ENGGAN MENCAMPURI URUSAN DALAM NEGERI LAIN SAAT MENGHADAPI ISU MYANMAR   AS INGIN BEKERJA SAMA DENGAN BEBERAPA NEGARA SEKUTU DI INDO-PASIFIK GUNA BANTU NEGARA KECIL KEPULAUAN DI PASIFIK   DINKES RIAU SELIDIKI INFORMASI VAKSIN COVID-19 YANG RUSAK DAN TERBUANG DI KEPULAUAN MERANTI   PUSKESMAS KAYUMANIS & PUSKESMAS PEMBANTU KENCANA DI KOTA BOGOR DITUTUP SEMENTARA SETELAH 11 NAKES POSITIF KORONA   MUI TENGAH MEMPERSIAPKAN FATWA HALAL ATAU HARAM TRANSAKSI ASET UANG KRIPTO   ANRI: ARSIP NASIONAL HARUS JADI MEMORI KOLEKTIF BANGSA YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT   ARSIP NASIONAL RI (ANRI) TARGETKAN DIGITALISASI ARSIP DI SEMUA JENJANG INSTANSI PEMERINTAH RAMPUNG PADA 2024   GARUDA INDONESIA BELUM MEMBAYAR TUNJANGAN GAJI KARYAWAN RP 327,93 MILIAR   KEMENDIKBUD-RISTEK SEBUT DANA BOS DAPAT DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PERSIAPAN BELAJAR TATAP MUKA TERBATAS   SATGAS COVID-19: PULAU JAWA BERKONTRIBUSI TERHADAP 52,4% KASUS COVID-19 SECARA NASIONAL