Kompas TV nasional peristiwa

Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua, Ini Jawaban Pihak KPK

Rabu, 9 Juni 2021 | 17:41 WIB
komnas-ham-kirim-surat-panggilan-kedua-ini-jawaban-pihak-kpk
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih untuk menunggu surat balasan dari Komnas HAM sebelum menghadiri pemeriksaan terkait pendalaman laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK sebagai bagaian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK sudah mengirimkan surat alasan ketidakhadiran pimpinan KPK.

Dalam surat tertanggal 7 Juni 2021 itu, KPK juga meminta Komnas HAM memastikan terlebih dahulu pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pimpinan terkait pelaksaan TWK tersebut.

Baca Juga: Soal TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Masih Perlu Keterangan Kepala dan Wakil Kepala BKN

Sebab, menurut Ali, TWK yang dilakukan telah sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Ali menjelaskan, konfirmasi Komnas HAM terkait pendalaman pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan penting untuk KPK.

Hal itu agar bisa menyiapkan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksan Komnas HAM.

Oleh sebab itu, KPK menunggu balasan dari Komnas HAM sebelum menghadiri pemanggilan tersebut.

“KPK menghormati tugas pokok fungsi dan kewenangan Komnas HAM. Selanjutnya kami menunggu balasan surat yang sudah dikirimkan ke Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 2021 tersebut,” ujar Ali, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2021).

Baca Juga: Pimpinan KPK Mangkir, Komnas HAM Bisa Panggil Paksa Firli Bahuri dkk

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Polisi Kembali Cek TKP Pembunuhan Subang

Minggu, 19 September 2021 | 00:31 WIB
Berita Daerah

Angin Puting Beliung ngamuk Di Cianjur

Minggu, 19 September 2021 | 00:17 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19