Ajukan Anggaran Hampir Rp 2 Triliun untuk Pemilu 2024, Begini Penjelasan Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan anggaran tahun 2022 hampir Rp 2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. 

Anggaran ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II, di DPR, Rabu (9/6/2021). 

"Mohon dukungan dari DPR RI, agar kebutuhan anggaran lebih-kurang sebesar Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito. 

Menurut penjelasan Tito, anggaran itu akan dibagi untuk kebutuhan di tiga direktorat jenderal (Dirjen) di kementeriannya. 

Adapun yang dimaksud, untuk Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dialokasikan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

Tito merinci anggaran itu untuk pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi, seleksi penyelenggara komisioner KPU Bawaslu.

Baca Juga: Kemendagri Siapkan E-KTP Digital yang Tersimpan di Ponsel, Bisa Lacak Lokasi Penduduk

Kemudian untuk gerakan partisipasi masyarakat sukses Pemilu serentak 2024, serta forum komunikasi politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan masih banyak lagi. 

"Selanjutnya (anggaran) untuk Ditjen Adwil (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan) sebesar Rp 5,3 miliar," ujar Tito.

Anggaran ini, kata Tito, untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu.

Lalu digunakan untuk pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk masalah keamanan dari pandemi Covid-19.

Sementara total usulan anggaran untuk Ditjen Dukcapil, Tito menyampaikan  alokasi dana sebesar Rp 282 miliar. 

Baca Juga: Mencermati Penetapan Jadwal Pemilu 2024, Ini Pertimbangan dan Saran dari Perludem

Anggaran akan digunakan untuk pengadaan blanko KTP elektronik (KTP-el), penyiapan data penduduk potensial pemilih atau DP4, fasilitasi pencatatan perubahan kewarganegaraan, serta percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Dalam kesempatan itu, Tito menyapaikan jumlah anggaran Rp 1,902 triliun merupakan hasil rapat koordinasi Kemendagri dengan KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait yang telah dilakukan pada 23 Maret 2021 kemarin. 

Mendagri mengatakan, usulan anggaran tersebut memperhitungkan rencana tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai 2022. Sebab itu, dia berharap DPR dapat menyetujui dan mengakomodasi dana tersebut dalam pagu anggaran Kemendagri pada 2022. 

Selain itu, Tito berharap dengan adanya anggaran itu, Pemilu dan Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak ini dapat berjalan aman dan dalam suasana demokratis. 

Baca Juga: Syarat E-KTP Untuk Transgender dari Kemendagri, Kolom Jenis Kelamin Tetap Perempuan atau Laki-laki