Kompas TV nasional sapa indonesia

Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, Pemimpin KPK Minta Penjelasan Dugaan Pelanggaran HAM

Rabu, 9 Juni 2021 | 13:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik tes wawasan kebangsaan yang tidak meloloskan 75 pegawai KPK dalam proses alih status menjadi ASN, makin berlarut-larut.

Hari Selasa (08/06), pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, yang hendak meminta keterangan mengenai polemik tes wawasan kebangsaan.

Atas ketidakhadiran pimpinan KPK, Komnas HAM akan melayangkan panggilan kedua sebagai pemanggilan terakhir.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, lembaganya membutuhkan klarifikasi pimpinan KPK, terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses TWK pegawai KPK.

Pimpinan KPK telah menerima surat pemanggilan dari Komnas HAM pada 2 Juni 2021.

Alih-alih memenuhi panggilan, pimpinan KPK justru mengirim surat kepada Komnas HAM, untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai dugaan hak asasi manusia yang mereka langgar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mendukung sikap pimpinan KPK yang menolak hadir ke Komnas HAM. 

Menurut Tajhjo, tak ada kaitan antara tes wawasan kebangsaan dan pelanggaran HAM seperti yang diadukan sejumlah pegawai KPK.

Direktur Eksekuti Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, punya pandangan lain.

Usman hamid menyebut pemecatan 51 orang pegawai KPK merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Untuk itu, Usman Hamid mendorong Komnas HAM untuk memeriksa dugaan praktik diskriminasi yang sistematik dan hak untuk diakui sebagai subyek hukum, yang diduga dilanggar dalam TWK pegawai KPK.

Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani menegaskan, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK tidak pernah dimaksudkan untuk memecat pegawai KPK.

Sistem alih status pegawai KPK seharusnya diproses untuk membuat seluruh pegawai KPK, tanpa terkecuali, menjadi ASN.

Penjelasan pimpinan KPK kepada Komnas HAM diperlukan, untuk membuat polemik alih status asn pegawai KPK semakin transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.  

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Tim SAR Cari Seorang Korban Longsor

Senin, 27 September 2021 | 20:14 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19