Kompas TV nasional peristiwa

Terkait 51 Pegawai yang Diberhentikan, Komnas HAM Diminta Panggil Paksa Pimpinan KPK

Selasa, 8 Juni 2021 | 17:13 WIB
terkait-51-pegawai-yang-diberhentikan-komnas-ham-diminta-panggil-paksa-pimpinan-kpk
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid minta Komnas HAM menggunakan kewenangannya untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan itu disampaikan Usman Hamid menyoal nasib 51 Pegawai KPK yang diberhentikan alih-alih dinyatakan tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya berharap kewenangan Komnas HAM untuk memanggil paksa,” kata Usman Hamid, Selasa (8/6/2021).

“Ini juga tertera dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999,” tambahnya.

Kedua, kata Usman, pemanggilan paksa terhadap Pimpinan KPK juga diajukan melalui ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga: Tak Penuhi Panggilan, Komnas HAM Berikan Kesempatan Pimpinan KPK Klarifikasi soal TWK

“Untuk menghadapkan pimpinan KPK memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar kasus wawasan kebangsaan dalam perspektif undang-undang hak asasi manusia,” ujarnya.

Di samping itu, Usman berharap Komnas HAM dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Pimpinan KPK yang memberhentikan 51 pegawai tak lulus TWK sebagai pelanggaran terhadap HAM.

“Saya berharap Komnas HAM dapat secara tegas memberikan pendapat kelembagaannya bahwa tes wawasan kebangsaan ini merupakan merupakan tes yang melanggar hak asasi manusia,” harap Usman Hamid.

Seperti dijadwalkan sejak pekan lalu, Komnas HAM hari ini sedianya akan mendengarkan keterangan Pimpinan KPK Firli Bahuri soal nasib 51 pegawai yang diberhentikan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Deni Muliya

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19