Anggota DPR dari PDIP Singgung TWK: Saya Pilih Negara, Dibandingkan Agama

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP Cornelis mengapresiasi keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan kepada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Diketahui, TWK digelar Kemenpan-RB dan BKN ketika pegawai lembagai antirasuah tersebut statusnya dialihfungsikan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alhasil, kini ada 75 orang yang dinyatakan tak lulus TWK, sehingga tidak bisa dilantik menjadi ASN. 

Baca Juga: Tak Penuhi Panggilan, Komnas HAM Berikan Kesempatan Pimpinan KPK Klarifikasi soal TWK

"Karena masalah itu, kami dulu masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) barangnya sama, kalau memang tidak mempunyai loyalitas terhadap negara, Anda minggir," kata Corneli saat rapat bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo di DPR, Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Politikus PDIP menceritakan dirinya sewaktu menjalani Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) ketika zaman Menteri Dalam Negeri Rudini dirinya juga menjalani TWK. Kala itu, ia mengaku lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan negara dibandingkan agama. 

"Ditanya mengenai radikalisme, agama (antara) Pancasila, mana yang Anda prioritaskan? Pilih negara lah, karena kita sebagai penyelenggara dan birokrasi di dunia ini hanya birokrasi sipil dan militer," ujar mantan Gubernur Kalimantan Barat ini.

Menurut dia, seorang ASN itu sudah sepatutnya menjunjung tinggi kepentingan negara karena mereka itu harus mampu menjalani tujuan negara sebaik mungkin. 

Baca Juga: Hanya Berkirim Surat, Pimpinan KPK Minta Penjelasan Komnas HAM soal Dugaan Pelanggaran TWK

"Jadi tidak bisa negara dalam negara dan kalau sudah terjadi perpecahan seperti itu bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, tindakan bapak sangat tepat dan saya angkat topi dan hormat," ujarnya.