Kompas TV nasional hukum

Anggota DPR dari PDIP Singgung TWK: Saya Pilih Negara, Dibandingkan Agama

Selasa, 8 Juni 2021 | 15:30 WIB
anggota-dpr-dari-pdip-singgung-twk-saya-pilih-negara-dibandingkan-agama
Mantan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (Sumber: (Dok. Tribun Pontianak) )

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP Cornelis mengapresiasi keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan kepada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Diketahui, TWK digelar Kemenpan-RB dan BKN ketika pegawai lembagai antirasuah tersebut statusnya dialihfungsikan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alhasil, kini ada 75 orang yang dinyatakan tak lulus TWK, sehingga tidak bisa dilantik menjadi ASN. 

Baca Juga: Tak Penuhi Panggilan, Komnas HAM Berikan Kesempatan Pimpinan KPK Klarifikasi soal TWK

"Karena masalah itu, kami dulu masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) barangnya sama, kalau memang tidak mempunyai loyalitas terhadap negara, Anda minggir," kata Corneli saat rapat bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo di DPR, Jakarta, Selasa (8/6/2021). 

Politikus PDIP menceritakan dirinya sewaktu menjalani Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) ketika zaman Menteri Dalam Negeri Rudini dirinya juga menjalani TWK. Kala itu, ia mengaku lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan negara dibandingkan agama. 

"Ditanya mengenai radikalisme, agama (antara) Pancasila, mana yang Anda prioritaskan? Pilih negara lah, karena kita sebagai penyelenggara dan birokrasi di dunia ini hanya birokrasi sipil dan militer," ujar mantan Gubernur Kalimantan Barat ini.

Menurut dia, seorang ASN itu sudah sepatutnya menjunjung tinggi kepentingan negara karena mereka itu harus mampu menjalani tujuan negara sebaik mungkin. 

Baca Juga: Hanya Berkirim Surat, Pimpinan KPK Minta Penjelasan Komnas HAM soal Dugaan Pelanggaran TWK

"Jadi tidak bisa negara dalam negara dan kalau sudah terjadi perpecahan seperti itu bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, tindakan bapak sangat tepat dan saya angkat topi dan hormat," ujarnya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19