Kompas TV nasional politik

Komisi I DPR Minta Kajian Ulang Landasan Hukum Pembelian Alutsita Rp1.700 Triliun

Senin, 7 Juni 2021 | 11:55 WIB
komisi-i-dpr-minta-kajian-ulang-landasan-hukum-pembelian-alutsita-rp1-700-triliun
Maung, kendaraan taktis 4x4 garapan Pindad yang didukung pemerintah dalam upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri (Sumber: dok. Pindad)

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi I DPR RI mendukung rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai Rp1.700 triliun. Namun, parlemen meminta landasan hukum untuk pengadaan alutsista tersebut dikaji ulang. 

“Yang perlu kita teliti adalah butuhkah Perpres (Peraturan Presiden) ataukah PP (Peraturan Pemerintah). Timbul pertanyaan kalau PP biasanya turunan dari UU, tapi tidak semua PP harus turunan UU. Kalau Perpres itu biasanya merujuk pada presiden tertentu, nanti ganti presiden di turbo. Kalau PP ini the whole, semuanya. Bahwa ini keinginan semua bersama DPR,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto seperti dikutip dari dpr.go.id, Senin (7/6/2021). 

Baca Juga: Pengadaan Alutsista Rp 1.760 T, Apa Kata Anggota DPR?

Politikus PDIP itu menambahkan pengadaan alutsista ini baru rencana dari Kemenhan. Meski begitu, DPR RI mendukung rencana tersebut, karena baginya siapa yang tidak ingin TNI memilki Alutsista yang kuat. 

Secara urgensi, kata dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembaharuan Alutsista. Rencana ini adalah jalan keluar yang diberikan Menteri Pertahanan, dan Komisi I DPR RI mengapresiasi hal tersebut. 

“Kalau ada pernyataan tidak akan ada perang konvensional, ya kita berdoa saja sebagai umat beragama mudah-mudahan gak ada perang. Tapi kalau ada perang kan harus siap, itu kegunaannya. Kalau tingkat urgensinya kapan, ya sekarang. KRI Nanggala tenggelam itu kita tentu berduka tapi jawabannya bukan hanya berduka, ada langkah lain. Itu yang kita apresiasi dari Pak Prabowo,” ujarnya.

Hal senada dikatakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan, pembelian alustsista ini dianalogikan seperti membeli rumah masa depan. Untuk bisa memiliki rumah idaman ada banyak cara mulai dari menabung, mencicil atau membelinya cash. 

Baca Juga: Emil Salim Kritik Prabowo soal Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun: Urgenkah? 

“Kalau saya logikanya seperti membangun rumah. Kita bangun rumah untuk kita tempati 25 tahun atau kita bangun rumah yang kita impikan kita cicil-cicil baru kita tempati 25 tahun mendatang, itu saja persoalannya. Kalau saya sih menangkap kesan semuanya mendukung, bahwa masih ada perdebatan. Saya kira itu hal yang wajar tidak perlu diributkan," katanya. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19