Komisi I DPR Minta Kajian Ulang Landasan Hukum Pembelian Alutsita Rp1.700 Triliun

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi I DPR RI mendukung rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai Rp1.700 triliun. Namun, parlemen meminta landasan hukum untuk pengadaan alutsista tersebut dikaji ulang. 

“Yang perlu kita teliti adalah butuhkah Perpres (Peraturan Presiden) ataukah PP (Peraturan Pemerintah). Timbul pertanyaan kalau PP biasanya turunan dari UU, tapi tidak semua PP harus turunan UU. Kalau Perpres itu biasanya merujuk pada presiden tertentu, nanti ganti presiden di turbo. Kalau PP ini the whole, semuanya. Bahwa ini keinginan semua bersama DPR,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto seperti dikutip dari dpr.go.id, Senin (7/6/2021). 

Baca Juga: Pengadaan Alutsista Rp 1.760 T, Apa Kata Anggota DPR?

Politikus PDIP itu menambahkan pengadaan alutsista ini baru rencana dari Kemenhan. Meski begitu, DPR RI mendukung rencana tersebut, karena baginya siapa yang tidak ingin TNI memilki Alutsista yang kuat. 

Secara urgensi, kata dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembaharuan Alutsista. Rencana ini adalah jalan keluar yang diberikan Menteri Pertahanan, dan Komisi I DPR RI mengapresiasi hal tersebut. 

“Kalau ada pernyataan tidak akan ada perang konvensional, ya kita berdoa saja sebagai umat beragama mudah-mudahan gak ada perang. Tapi kalau ada perang kan harus siap, itu kegunaannya. Kalau tingkat urgensinya kapan, ya sekarang. KRI Nanggala tenggelam itu kita tentu berduka tapi jawabannya bukan hanya berduka, ada langkah lain. Itu yang kita apresiasi dari Pak Prabowo,” ujarnya.

Hal senada dikatakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan, pembelian alustsista ini dianalogikan seperti membeli rumah masa depan. Untuk bisa memiliki rumah idaman ada banyak cara mulai dari menabung, mencicil atau membelinya cash. 

Baca Juga: Emil Salim Kritik Prabowo soal Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun: Urgenkah? 

“Kalau saya logikanya seperti membangun rumah. Kita bangun rumah untuk kita tempati 25 tahun atau kita bangun rumah yang kita impikan kita cicil-cicil baru kita tempati 25 tahun mendatang, itu saja persoalannya. Kalau saya sih menangkap kesan semuanya mendukung, bahwa masih ada perdebatan. Saya kira itu hal yang wajar tidak perlu diributkan," katanya.