Kompas TV nasional hukum

Pembinaan SDM dan Karier Menjadi "PR" Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

Senin, 7 Juni 2021 | 07:33 WIB
pembinaan-sdm-dan-karier-menjadi-pr-panglima-tni-pengganti-marsekal-hadi
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 53 Pati TNI di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Sumber: Dok.Puspen Mabes TNI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan karier di dalam tubuh institusi TNI menjadi "Pekerjaan Rumah" bagi calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. 

Seperti diketahui, kini ada dua calon kuat Panglima TNI, yaitu KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Baca Juga: Peneliti LIPI: Pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto Fokus Dorong Profesionalisme  

"Terkait organisasi, salah satu yang penting untuk dilakukan adalah pembinaan SDM dan karir. Promosi dan mutasi sebaiknya lebih bersandar pada merit system supaya prinsip the right man on the right place dapat ditegakkan," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada KOMPAS TV, Senin (7/6/2021). 

Menurut dia, kini masalah yang ada di internal TNI itu adalah penumpukan prajurit di level perwira tinggi. Nantinya, dengan mengedepankan pembinaan SDM dan karier yang baik diharapkan jumlah personel tak ada yang gemuk di tataran atas. 

"Problem penumpukan personel di level perwira tinggi benar-benar terkendali tanpa efek samping," ujarnya. 

Selain itu, pembangunan karakter dan pengembangan spesialisasi mestinya mendapat perhatian serius dan proporsional jika ingin membangun kekuatan militer yang disegani. 

Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau agar Panglima TNI nanti bisa menghadirkan solusi bagi pemenuhan kebutuhan dana taktis yang selama ini sulit terakomodir dalam sistem keuangan negara, sehingga menyulitkan pergerakan dan pengerahan kekuatan TNI yang bersifat segera, terbatas dan rahasia.

Baca Juga: Pengamat: Panglima TNI Baru Harus Berani Buka Dialog Dengan Gerakan Separatis Papua

"Ini akan membantu meminimalkan peran TNI dalam banyak aktivitas sipil yang tidak relevan dan berpotensi tak sesuai aturan perundangan. Di antaranya dalam bentuk penafsiran, penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan aset yang tidak semestinya. Bahkan atas nama peningkatan kesejahteraan prajurit sekalipun, yang notabene adalah kewajiban negara," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19