Giri Suprapdiono Sebut Firli Bahuri juga Tidak akan Lolos jika Ikut TWK KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menyebut Ketua KPK, Firli Bahuri juga tidak memiliki potensi lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dalam rangka alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN), Giri punya alasan tersendiri kenapa bisa berkata demikian.

Diutarakannya, untuk mengawali cerita, Giri dan Firli pernah mengikuti tes serupa saat sama-sama mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK pada 2019 silam.

Dengan berpegang pada hasil tes tersebut, yang mana keduanya dinyatakan lulus, Giri pun meyakini bahwa Firli juga tidak akan lulus jika mengikuti TWK yang baru saja ia ikuti.

Baca Juga: Polemik TWK, Ketua KPK Absen dalam Debat Terbuka Giri dan Firli

Untuk memperkuat pendapatnya, Giri mengaku bahwa dirinya dan Firli bahkan berada dalam satu kelompok diskusi ketika dulu menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK.

"Jadi, kami (saling) tahu bagaimana sikap (kami) dalam tes tersebut, dan kami sama-sama lulus tes kebangsaan, tes radikalisme," ungkap Giri saat menghadiri debat terbuka soal TWK pegawai KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Tribunnews,com, Jumat (4/6/2021).

"Jadi kalau misalkan kami dites lagi, bisa jadi dua-duanya tidak lulus. Karena (sebelumnya) kami sama-sama lulus dites yang sama," tambahnya.

Baca Juga: Beberapa Fakta Kejanggalan TWK yang Diungkapakan Giri Suprapdiono

Menyambung perspektifnya, Giri juga menyinggung prestasi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilainya turun drastis.

Menurut Giri, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga tiga poin sehingga menjadi  yang terburuk sepanjang era reformasi.

"(IPK) Kita pernah turun pada 1997 ke 1998, di zaman Pak Harto. Artinya ini produk-produk pemberantasan korupsi termasuk pencegahan dan pendidikan, menurun tiga poin,” kata Giri.

“Dan ini tidak terlepas dari revisi UU KPK dan mungkin beberapa hal, polemik-polemik yang terjadi di KPK," tandasnya.