Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Tok! Pegawai KPK Resmi Jadi ASN - Opini Budiman

Sabtu, 5 Juni 2021 | 09:02 WIB

Kisruh di tubuh KPK yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri, tak kunjung usai. Kisruh itu berpotensi melebar.

Sejumlah lembaga terlibat atau dilibatkan, seperti Komnas HAM dan Ombusman, serta Ormas keagamaan.

Presiden Joko Widodo perlu bertindak cepat membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh di KPK.

Asal muasal kisruh adalah revisi UU KPK yang terlalu dipaksakan. Revisi yang ditolak publik, tanpa partisipasi publik, diajukan sejumlah anggota DPR dan disetujui Pemerintah itu menjadi titik awal pelemahan KPK.

Pelemahan atau penguatan KPK memang jadi perdebatan tak kunjung usai. Namun, seharusnya fakta yang jadi rujukan.

Memang bukan kali ini saja niat merevisi UU KPK. Namun, nafsu merevisi selalu bisa dibendung.

Tetapi di era Presiden Jokowi yang mengklaim dirinya tak punya beban, nafsu oligarki merevisi UU KPK sukses.

Revisi UU KPK mengharuskan terjadinya alih status pegawai KPK menjadi ASN, memicu konflik berkepanjangan.

Pada level teknis, ada kecurigaan tes wawasan kebangsaan (TWK) itu disisipkan oleh Komjen Pol Firli Bahuri.

Namun, kolega pimpinan KPK yang lain mengatakan, hal itu sudah dibahas bersama. Hasil TWK menunjukkan, sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:07
PT KCIC SEBUT PROGRES PEMBANGUNAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG SUDAH MENCAPAI 74 PERSEN   SEBANYAK 81 WARGA ROHINGYA ASAL MYANMAR TERDAMPAR DI PULAU IDAMAN, DESA KUALA SIMPANG ULIM, ACEH TIMUR   DINKES KOTA TEGAL: BARU 5.103 DARI 18.592 WARGA LANSIA YANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19   DINKES KOTA BEKASI PERSIAPKAN MEKANISME VAKSINASI COVID-19 UNTUK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)   DISDIK LEBAK, BANTEN: 415 MURID PUTUS SEKOLAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19   DISDIK LEBAK, BANTEN: 166 SEKOLAH TINGKAT SD DAN SMP BERADA DI WILAYAH TIDAK TERSENTUH SINYAL KOMUNIKASI   KORLANTAS POLRI: ADA TAMBAHAN 13 PROVINSI YANG AKAN TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK PADA PERTENGAHAN JULI 2021   KEMENHUB TARGETKAN INDONESIA BEBAS TRUK BERMUATAN MELEBIHI BATAS PADA 2023    KEMENHUB: 1.000 UNIT TRUK BERMUATAN MELEBIHI BATAS DINORMALISASI SEJAK MARET 2021 DI BERBAGAI WILAYAH   KEMENHUB: ANGKUTAN JALAN MASIH JADI PILIHAN KEGIATAN LOGISTIK DENGAN MODA BERBAGI SEBESAR 90,4%   KEMENHUB: NEGARA RUGI RP 43 TRILIUN DALAM SETAHUN AKIBAT TRUK BERMUATAN LEBIH BATAS BEBAN YANG DITETAPKAN (ODOL)    BENGKULU MASUK DALAM DAFTAR PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA PADA PROGRAM REFORMA AGRARIA    BPS: SEPANJANG 2020, EKSPOR PERTANIAN INDONESIA TELAH MENCAPAI RP 451,8 T, NAIK 15,79% DARI PERIODE SEBELUMNYA   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: DI MASA PANDEMI, PERTANIAN SEMAKIN TANGGUH DAN EKSPOR TERUS MENINGKAT