Kompas TV regional sosial

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta: Pesepeda Road Bike Gunakan Jalur yang Sudah Ada, Kenapa Harus Nambah?

Jumat, 4 Juni 2021 | 14:23 WIB
wakil-ketua-dprd-dki-jakarta-pesepeda-road-bike-gunakan-jalur-yang-sudah-ada-kenapa-harus-nambah
Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang digunakan untuk uji coba lintasan sepeda balap atau road bike (Sumber: KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengimbau agar para pesepeda road bike menggunakan dan memanfaatkan jalur sepeda yang sudah ada. 

"Saya kira untuk sepeda seperti itu (road bike) pakai jalur sepeda yang sudah ada saja. Tidak usah bangun lintasan baru. Tidak usah. Pakai yang sudah ada saja," kata M. Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Ia menegaskan bahwa memang kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhkan masyarakat sehingga jalur sepeda juga wajib dibuat pemerintah.

"Tinggal masalahnya, para pengguna jalur sepeda harus disiplin. Kalau sepeda ya sudah di jalur sepeda, jangan di jalur yang lain. Kalau semua di jalur sepeda, di jalur masing masing, saya kira tidak ada protes, orang pasti setuju," ujarnya. 

Baca Juga: Dorong Sepeda Jadi Alat Transportasi, Anies Usul Setiap Perkantoran di Jakarta Sediakan Sepeda

Namun, ia tidak setuju apabila Pemprov DKI Jakarta hendak membuat jalur sepeda di luar jalur yang sudah ada saat ini. Menurutnya, jalur yang ada saat ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna sepeda untuk bersepeda sehari-hari.

"Mau dimana lagi? Di Sudirman - Thamrin? Di mana?" tanyanya. 

"Itu (lajur) yang ada bisa dipakai. Ini kan bukan ajang balapan. Kalau balapan boleh pakai jalur lain, itu pengecualian. Kalau harian ya sudah pakai jalur sepeda yang ada. Kan kalau kita mau hitung, berapa sih populasi road bikers itu?" tambah M. Taufik. 

Ia pun megimbau kepada pesepeda road bike agar mengikuti jalur sepeda yang sudah ada dan jangan menganggu kenyamanan pengguna jalan lain. 

"Ikuti jalur sepeda yang sudah ada! Sudah, jangan gunakan jalur yang lain! Sudah yang ada saja cukup, manfaatkan yang ada, kenapa mesti nambah-nambah?" ujarnya. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19