Kompas TV nasional hukum

Bersumber dari Utang Luar Negeri, Pendanaan Alutsista Rp1.700 Triliun Diminta untuk Dikaji Ulang

Kamis, 3 Juni 2021 | 12:48 WIB
bersumber-dari-utang-luar-negeri-pendanaan-alutsista-rp1-700-triliun-diminta-untuk-dikaji-ulang
Effendi Simbolon dari fraksi PDI-P terkait rapat dengar pendapat di Komisi I bersama Menteri Pertahananan, Prabowo Subianto, mengenai RENSTRA (rencana strategis) pengadaan ALUTSISTA dan isu pergantian Panglima pada bulan juli 2021 (Sumber: ROY ILMAN / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diminta untuk mengkaji ulang pendanaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang mencapai Rp1.700 triliun. Dari perhitungan Kemenhan, sumber pembiayaan pembelian alutsista nantinya berasal dari pinjaman luar negeri.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Kemenhan untuk mengkaji ulang rencana pembelian alutsista dengan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pasalnya, ini sama saja seperti mewarisi utang terhadap generasi Indonesia 25 tahun mendatang. 

"Pada kondisi dan keadaan TNI, kita sepakat poin kita sama, tetapi kita kan mau ngutang. Karena sebesar apapun itu pinjaman luar negeri yang dibebankan kepada rakyat sampai kita 25 tahun yang akan datang," ujarnya seperti dikutip dari situs dpr.go.id, Kamis (3/6/2021). 

Menurutnya, peraturan presiden tidak cukup kuat untuk mengatur kebijakan tersebut. Ia menilai setidaknya dibutuhkan aturan setingkat undang-undang.

Baca Juga: Banyak Alutsista yang Sudah Tua, Prabowo Tegaskan Kebutuhan Mendesak Pembelian Alutsista

“Apakah Perpres saja kuat sebagai dasar hukum keputusan politik yang syarat dengan hal - hal kompleks dimana intinya adalah negara melalukan pinjaman luar negeri selama kurun waktu 28 tahun," katanya.

Politikus PDIP itu pun mengusulkan agar rencana pengadaan pemenuhan Alpalhankam diatur dalam peraturan setingkat perundang-undangan, bukan peraturan presiden. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:48
JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO MINTA KEPALA DAERAH DI LUAR PULAU JAWA-BALI TINGKATKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19   KETUA SATGAS: KUNCI SUKSES PELAKSANAAN PPKM DARURAT DAN MIKRO ADALAH KEDISIPLINAN INDIVIDU TERAPKAN PROKES   SATGAS: 2.654 KELURAHAN CATATKAN ANGKA KEPATUHAN PAKAI MASKER KURANG DARI 60 PERSEN   SATGAS SEBUT MASIH ADA WARGA DI BERBAGAI DAERAH YANG TAK PATUH DALAM PENERAPAN PROKES, SALAH SATUNYA MEMAKAI MASKER   MENAG MINTA WARGA BERIBADAH DI RUMAH UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO PENULARAN COVID-19   KETUA DPR MINTA PEMERINTAH BUAT SISTEM PERLINDUNGAN UNTUK NAKES KHUSUSNYA MENYANGKUT KESELAMATAN FISIK   KEMENDAGRI TEKANKAN PERLUNYA PELIBATAN UNSUR DESA ATAU KELURAHAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19   PPKM DARURAT JAWA-BALI, WAKIL KETUA DPR MUHAIMIN ISKANDAR USUL PEMERINTAH KEMBALI SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH   MENSOS TRI RISMAHARINI PASTIKAN VALIDITAS DAN AKURASI DTKS SECARA DIGITAL AGAR BANSOS TEPAT SASARAN   DPR SIAP BANTU PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DENGAN MENYEDIAKAN LAHAN KOMPLEKS PARLEMEN UNTUK DIJADIKAN RS DARURAT   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO: "TESTING" SECARA MASIF HARUS DIKEJAR SAAT KASUS COVID-19 SEDANG MENINGKAT TAJAM   PRESIDEN JOKOWI: TERIMA KASIH TENAGA KESEHATAN DAN RELAWAN YANG BERJUANG PAGI, SIANG, DAN MALAM   PRESIDEN JOKOWI BERTERIMA KASIH KEPADA SELURUH TENAGA KESEHATAN DAN RELAWAN COVID-19   KAPOLRI: POLRI DAN TNI SIAP BANTU MEMFASILITASI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG INGIN MENGGELAR VAKSINASI COVID-19