Sri Mulyani Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Upaya Reorientasi Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemindahan ibu kota negara merupakan upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.

Selain itu juga, program pemindahan tersebut masuk dalam kebijakan fiskal tahun 2022.

"Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Tim Arkeolog Temukan Artefak Berusia Ribuan Tahun di Lokasi Ibu Kota Negara Baru

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan.

Adapun terkait pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu juga melalui skema kerja sama pemerintah, badan usaha, pemberdayaan swasta, dan penugasan badan usaha milik negara.

Dengan begitu, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.

“Sehingga kita tetap bisa menjaga berbagai kepentingan secara seimbang,” imbuhnya.

Baca Juga: Fadjroel Rachman Sebut Presiden Jokowi Lakukan Ground Breaking Ibu Kota Negara Baru Tahun Ini

Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan, Jaya Suprana secara terpisah memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menunda pembangunan ibu kota baru. Sebagaimana dilansir dari laman Kompas.com, dirinya menilai perlunya penundaan ini sampai kondisi ekonomi Indonesia benar-benar kembali sehat dan bugar.

"Dikhawatirkan, pembangunan infrastruktur duniawi akan mubazir apabila tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur kemanusiaan," terang dia.

Penilaian ini didasari atas pandemi Covid-19 yang belum rampung. Atas dasar itu, Jaya Suprana berharap sebelum membangun ibu kota baru ada baiknya mengutamakan gotong-royong agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hidup bersama di negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja.

Baca Juga: Politikus PKS Meminta Pemerintah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara