Hari Ini, Anggota Komisi I Undang Prabowo Bahas Polemik Anggaran Alutsista Rp1.760 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi I DPR Bobby Adithyo Rizaldi mengatakan, Komisi I akan mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan untuk mempertanyakan rencana anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.760 Triliun yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Jam 10.00 hari ini, siap. Kita akan rapat. Sebab saya juga belum tahu ini (soal rencana anggaran alutsista, red)," kata politikus Partai Golkar ini dalam wawancara Sapa Indonesia Sapi di KOMPAS TV, Senin (31/5/2021).

Menurut Bobby, pembahasan ini akan memperjelas rencana anggaran alutsista dalam rentang 2020-2044, namun harus dieksekusi hingga 2024 alias hanya 2,5 tahun. "Kalau bisa (dieksekusi) bagus," tambahnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Buka Suara Soal Rencana Indonesia Borong Alutsista Rp 1.750 Triliun

Menurut Bobby, selama 10 tahun (dari 1998-2008) pinjaman alutsista Indonesia turun drastis. Sementara sebagian alutsista belum bisa diproduksi di Indonesia seperti bahan baku impor dan belum ada efisiensi sementara sektor swasta belum optimal.  

Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai nyaris seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

Karena itu, pengadaan alutsista sebesar Rp1.760 Triliun belum bisa dikatakan ada kerugian negara karena baru sebatas rencana anggaran.

"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan.  Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya. 

Ia menambahkan, bila Menkeu menyetujui rencana pengadaan alutsista ini walau tak sepenuhnya tentu akan sangat mengakselerasi modernisasi alut sista  TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent yang tinggi.

Baca Juga: Rencana Anggaran Alutsista Rp 1.760 Triliun, Politikus PDIP Bantah Ada Kerugian Negara

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan  akuntabilitas dan sesuai  dengan kebutuhan user ( pemakai ) dalam hal ini TNI," tandasnya. 

Sebelumnya pengamat pertahanan sekaligus akademisi Connie Rahakundini mempertanyakan rencana Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista dengan anggaran  ribuan triliun  itu. 

Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI (Teknologi Militer Indonesia) mengungkapkan ketidakyakinannya pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun. 

Hal paling mendasar dari temuan Connie ini adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024 namun beban utangnya baru berakhir 2044. 

"DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi Pertahanan harusnya bersikap. Dan, seperti biasanya, untuk urusan kredit ekspor harusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," katanya.