Kompas TV nasional politik

Setelah Amien Rais Keluar, Sekjen Ungkap Alasan PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi-Maruf

Sabtu, 29 Mei 2021 | 10:02 WIB
setelah-amien-rais-keluar-sekjen-ungkap-alasan-pan-tak-gabung-koalisi-jokowi-maruf
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memberikan penjelasan dalam acara Refleksi Akhir Tahun. (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Setelah terpendam cukup lama, akhirnya terungkap juga alasan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno yang membongkar cerita di balik koalisi PAN di pemilihan presiden 2019 lalu. Saat itu, PAN bergabung dengan Gerindra, dan PKS untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Namun, dia bercerita bahwa PAN sempat akan bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kejadian itu tepat beberapa hari sebelum akhirnya PAN memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandiaga.

"Kejadiannya itu dua hari sebelum PAN mengumumkan pencapresan Pak Prabowo-Sandi (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno). Jadi itu sebelum Pilpres," ungkap Eddy dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Baca Juga: Sekjen PAN Eddy Soeparno Tanggapi Deklarasi KITA

Hingga pada akhirnya, rencana bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf pun gagal. Eddy mengakui bahwa Amien Rais masih menjadi tokoh sentral di PAN saat itu, sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Eddy bercerita, saat itu Amien Rais memiliki pendapat yang berbeda dengan sejumlah tokoh lainnya yang menginginkan PAN bergabung koalisi Jokowi, termasuk pandangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Kami waktu itu, meskipun Ketua Umumnya Pak Zulkifli Hasan, tetapi tentu kami mendengarkan tokoh sentral, tokoh senior kami pada waktu itu, apa pandangan beliau. Memang pandangannya berbeda dengan pandangan dari sejumlah pengurus yang lain," ungkap Eddy.

Lebih lanjut Eddy mengatakan dirinya telah menyampaikan bahwa PAN tidak memiliki DNA untuk menjadi opisisi. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan pengurus PAN.

Penulis : Gading Persada | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19