Kompas TV bisnis kebijakan

Soal Rencana Kenaikan PPN, Sri Mulyani Sebut PPN Multitarif Lebih Adil

Selasa, 25 Mei 2021 | 07:07 WIB
soal-rencana-kenaikan-ppn-sri-mulyani-sebut-ppn-multitarif-lebih-adil
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/05/2021) (Sumber: YouTube Komisi XI DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Untuk mengejar target penerimaan pajak, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai ( PPN) tahun depan. Rencana itu pun kembali disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin, (24/05/2021).

"Kita melihat PPN menjadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang harus tidak dikenakan atau dikenakan. Ada multitarif yang mungkin menggambarkan afirmasi," kata Sri Mulyani dalam rapat yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Komisi XI DPR RI.

Menurut Sri Mulyani, skema multitarif PPN mampu menciptakan asas keadilan karena tarif PPN akan lebih murah untuk barang/jasa tertentu, sementara lebih mahal untuk barang mewah.

Ia juga mengatakan pemerintah akan menerapkan PPN final (goods and service tax/GST) untuk barang/jasa tertentu.

Baca Juga: Tahun Depan, Menkeu Sri Mulyani Berencana Naikkan Tarif PPN

"Ini membuat PPN relatif comparable dan kompetitif dibanding negara lain. Reformasi di bidang pajak didesain untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan," ujarnya.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memang masih mengkaji rencana tersebut. Ada 2 skema pengenaan PPN yang dipertimbangkan Kemenkeu.

Kepala Subdit (Kasubdit) Humas Direktorat P2P DJP Ani Natalia menjelaskan, skema pertama adalah tarif tunggal (single-tariff). Artinya, hanya ada 1 tarif yang berlaku untuk pungutan PPN. Sistem inilah yang dianut Indonesia saat ini, yakni dengan tarif PPN sebesar 10 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah masih bisa menaikkan tarif  PPN hingga 15 persen.

Baca Juga: Ekonom Minta PPN Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Bilang PPN Mau Naik di 2022

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19