Kompas TV nasional peristiwa

Politikus PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi

Selasa, 25 Mei 2021 | 05:00 WIB
politikus-pdip-kritik-program-food-estate-jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun waduk dan bendungan untuk mendukung food estate di Kabupaten Sumba Tengah. (Sumber: Tribunnews/Kementerian PUPR)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta agar program food estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dievaluasi kembali. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seharusnya program food estate ini menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). 

Jadi, seharusnya program ini memang sudah diamanahkan oleh UU untuk mewujudkan ketersedian pangan. 


“Di dalam pasalnya (UU Nomor 18 Tahun 2021, red) bahwa ada kewajiban pemerintah untuk mengembangkan KSPP tersebut. Daripada di kemudian hari gagalnya Presiden, gagalnya kementerian, bisa menjadi gagalnya kami juga. Itulah kenapa food estate, kami minta dievaluasi kembali,” ungkap Riezky di sela-sela Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Kementerian Pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Tinjau Food Estate Kapuas, Luhut: Presiden Minta Kita Cek Detil


Politikus PDIP itu juga mempertanyakan anggaran yang dikeluarkan sudah layak dengan hasil yang ditargetkan. Sebab hingga sampai saat ini, Kementerian Pertanina  belum memberikan laporan perkembangan food estate secara riil.

Oleh karena itu, Riezky  menegaskan Kementan untuk jujur dan lugas dalam menyatakan tingkat keberhasilan food estate.

Sementara  Bappenas memastikan  pengembangan KSPP memastikan integrasi hulu-hilir yang mencakup 3 aspek utama: geospasial, on-farm, dan off-farm. Penerapan prinsip dan keterpaduan 3 aspek besar tersebut harus menjadi pegangan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

"Masterplan mengenai Food Estate akan kami finalkan. Sampai saat ini, Kalimantan Tengah yang sudah lengkap, akan kami finalkan," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto saat rapat  Pembahasan Multi Pihak Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dihadiri Kementeri Perdagangan, Kementerian  ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Investasi di Bappenas, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Pemerintah Akan Impor 1 Juta Ton Beras, Politikus PKS Pertanyakan Proyek Food Estate

Dalam rapat tersebut ditekankan bahwa KSPP Kalimantan Tengah harus menjadi acuan bagi pelaksanaan Food Estate sehingga perencanaan benar-benar realistis, terukur, bertahap dan berkesinambungan, dengan memastikan aspek geospasial

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:13
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19