Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemerintah Diharapkan Menghentikan Kuota Impor Garam Bagi Industri Aneka Pangan

Sabtu, 22 Mei 2021 | 23:10 WIB
pemerintah-diharapkan-menghentikan-kuota-impor-garam-bagi-industri-aneka-pangan
Petani garam sedang mengurai serta mengeringkan garam (Sumber: (Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan))

JAKARTA, KOMPAS.TV - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur meminta pemerintah membenahi hulu-hilir industri garam rakyat yang terus terpuruk. Harga garam yang anjlok memengaruhi kinerja perusahaan.

Dalam surat yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo, 21 Mei 2021, HMPG Jawa Timur meminta pemerintah untuk melindungi usaha hulu-hilir garam nasional. Pemerintah dinilai perlu menghentikan kuota impor garam bagi industri aneka pangan.

Kebutuhan bahan baku garam industri aneka pangan diharapkan dapat dimasukkan ke klaster garam konsumsi karena dapat dipenuhi dari garam nasional. Selain itu, diperlukan dorongan agar industri lebih optimal menyerap garam rakyat dengan harga layak.

Berkaitan dengan hal itu, Direktur Utama PT Garam Achmad Ardianto mengemukakan, harga garam yang anjlok sangat memengaruhi kinerja perusahaan, dikutip dari Kompas.id.

Pendapatan perseroan pada triwulan I (Januari-Maret) 2021 sebesar Rp55 miliar dari target Rp142 miliar. Stok bahan baku garam yang menumpuk salah satunya dipicu kesulitan menjual garam di pasaran.

Baca Juga: Petambak Garam Minta Pemerintah Lindungi Usaha Garam Rakyat

Tahun ini, perseroan menargetkan produksi garam 400.000 ton, termasuk penyerapan garam rakyat. Adapun target penjualan garam sebesar 450.000 ton, sebagian diambil dari stok.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:12
KETUA KOMISI I DPR MEUTYA HAFID MINTA KEMENLU PASTIKAN WNI DI LUAR NEGERI BISA MENGAKSES VAKSIN COVID-19    KPK SIAP HADAPI GUGATAN PRAPERADILAN EKS DIREKTUR PEMERIKSAAN & PENAGIHAN DITJEN PAJAK ANGIN PRAYITNO AJI    MENDESA PDTT ABDUL HALIM ISKANDAR: PER 15 JULI TOTAL PENYALURAN BLT DANA DESA CAPAI RP 5,9 TRILIUN    KEMENTERIAN PPPA MINTA TAK ADA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PPKM    SATGAS TAMBAH KUOTA VAKSINASI COVID-19 DI GOR CIRACAS JADI 5.000 ORANG PER HARI UNTUK 17-18 JULI 2021    BLOK KHUSUS COVID-19 DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM JOMBANG, CIPUTAT, TANGSEL TERSISA HANYA 50 PETAK MAKAM    IDI: 3.500 CALON DOKTER TAK BISA BANTU TANGANI PANDEMI COVID-19 KARENA TERHAMBAT ATURAN DITJEN DIKTI    KETUA DPR MINTA PEMERINTAH IMBANGI SOLIDARITAS MASYARAKAT DENGAN KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA KESELAMATAN    BNPB PANGGIL MANAJEMEN DUA HOTEL TERKAIT DUGAAN PEMERASAN PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL SAAT KARANTINA    BNPB BANTAH TERLIBAT PEMERASAN PELAKU PERJALANAN YANG TIBA DARI LUAR NEGERI SAAT JALANI KARANTINA DI HOTEL    BNPB TEGASKAN PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL BERHAK LAKUKAN TES COVID-19 PEMBANDING SAAT KARANTINA    RSUD KOTA DEPOK DIDEDIKASIKAN MENJADI RUMAH SAKIT KHUSUS PENANGANAN COVID-19    MENAG YAQUT CHOLIL QOUMAS: DAGING KURBAN LANGSUNG DIANTAR KE WARGA, TAK BOLEH ADA KERUMUNAN    MENAG YAQUT CHOLIL QOUMAS: TAKBIR KELILING DI JALAN DAN MASJID YANG TIMBULKAN KERUMUNAN DILARANG