Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Harga Vaksin Gotong Royong Dianggap Mahal, Erick Thohir: Jangan Dilihat Pemerintah Cari Untung

Kompas.tv - 19 Mei 2021, 20:32 WIB
harga-vaksin-gotong-royong-dianggap-mahal-erick-thohir-jangan-dilihat-pemerintah-cari-untung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Sumber: Biro Pers Sekretariat)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menanggapi keluhan soal harga vaksinasi gotong royong yang dianggap terlalu mahal. 

Erick Thohir menegaskan, tidak ada niat pemerintah maupun BUMN untuk mengkomersialisasi vaksin Covid-19. Namun, dia menuturkan terdapat dua pengadaan vaksin yang dilakukan saat ini.

Pertama vaksin gratis bantuan dari WHO sebanyak 54 juta dosis, dan pemerintah yang telah mengeluarkan anggaran Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin yang bisa dibeli dan dibagikan secara gratis. 

"Konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin (untung). Pemerintah sudah keluarkan Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis dan saya rasa ini salah satu yang terbesar di dunia," ujar Erick dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/5/2021). 

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Vaksin Gotong Royong Terkendala Suplai, Target 30 Juta Baru Masuk 420 Ribu

Menteri BUMN ini mengungkapkan program vaksinasi gotong royong merupakan inisiasi dari pengusaha swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sementara pengadaan vaksinnya dilakukan oleh BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero). Nantinya, vaskin itu dibeli oleh pengusaha dan dibagikan secara gratis kepada para karyawannya. 

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan, harga vaksin ditetapkan bersama Kadin secara transparan dan diaudit oleh Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi di situ jelas ada harga jual, yang terdiri dari harga pembelian dan harga distribusi, jadi sangat transparan," ucap dia. 

Baca Juga: Merasa Kemahalan, Banyak Perusahaan di Kota Tangerang Batal Beli Vaksin Gotong Royong

Erick menyebut dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 77 triliun karena kebutuhan vaksin di tanah air sangat tinggi, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk cukup banyak.

"Pemerintah melakukan pengadaan vaksin yang jumlahnya cukup luar biasa, karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, di mana vaksinnya itu dibeli dan dibagikan secara gratis," ucap Erick.

Oleh karena itu, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak menuding BUMN mengkomersialisasikan vaksin Covid-19.

Erick menekankan, dalam progam ini, BUMN justru membantu percepatan vaksin secara transparan.

Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Gotong Royong bagi Perusahaan Kecil di Daerah



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x