Kompas TV regional berita daerah

Warga Poso Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

Rabu, 19 Mei 2021 | 14:32 WIB

POSO, KOMPAS.TV - Puluhan warga Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam  Perwakilan  Masyarakat Kampai Tampo Lore  mendatangi gedung DPRD Poso untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, penyampaian aspirasi  surat terbuka kepada pemerintah pusat  melalui DPRD Poso tersebut sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  Polri terkait pelaksanaan operasi penuntasan teroris jaringan Ali Kalora cs yang masih terus meneror dan membantai warga sipil.

Bertempat ruang rapat DPRD Poso pada senin siang  17 mei 2021, puluhan  orang  Perwakilan Warga  Kecamatan Lore bersaudara dengan menggunakan pakaian hitam dengan ikat kepala pita merah putih sebagai tanda berkabung  mendatangi gedung DPRD Poso untuk  menyampaikan aspirasinya. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua  DPRD Poso, Sesi Kd mapeda bersama sejumlah anggota DPRD lainnya yang juga ikut menggunakan ikat pita merah putih dikepala sebagai simbol belasungkawa atas tewasnya empat orang warga Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur pada selasa 11 mei pekan lalu.

Ketua Perwakilan Warga Kecamatan  Lore , Sahir Sampeali , dihadapan anggota DPRD Poso saat membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo meminta agar segera turun tangan untuk hadir di Poso sehingga penuntasan sisa kelompok DPO teroris pimpinan Ali Kalora yang berjumlah  sembilan orang segera berakhir. Menurutnya selama kurun waktu dua puluh dua tahun pelaksanaan operasi kelompok Mujahidin Indonesia Timur( MIT) di Poso oleh Polri, justru tidak memberikan rasa aman terhadap warga, khususnya petani, tapi bahkan korban dari warga sipil semakin bertambah sehingga jaminan keamanan warga jauh dari harapan.

Dalam kesempatan tersebut, Sahir Sampeali membacakan  lima poin isi tuntutan surat terbuka kepada presiden joko Didodo, antara lain meminta presiden untuk hadir di tanah Poso sebagai konsekwensi perlindungan warga Poso, meminta presiden sebagai panglima tertinggi untuk segera menuntaskan masalah keamanan dan meminta presiden untuk memberikan jaminan sosial dan santunan duka  kepada para keluarga korban tragedi kemanusiaan oleh teroris di Poso.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumentasi lapiran surat terbuka dari perwakilan warga Lore ke DPRD Poso yang diterima langsung oleh ketua DPRD Poso disaksikan para anggota DPRD lainnya.

#SuratTerbukaUntukPresiden #Jokowidodo #WargaPoso  

Penulis : KompasTV Palu

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Vaksinasi Buruh Sampah Di TPA

Rabu, 22 September 2021 | 11:43 WIB
Berita Daerah

Menara Masjid Baiturahman Terbakar

Rabu, 22 September 2021 | 11:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19