Kompas TV nasional sosial

DPR Dorong Penguatan Bulog dalam Menyalurkan Beras

Kompas.tv - 19 Mei 2021, 01:00 WIB
dpr-dorong-penguatan-bulog-dalam-menyalurkan-beras
Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Dirut Perum Bulog, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021). (Sumber: dpr.go.id)
Penulis : Hedi Basri | Editor : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tidak jarang Badan Urusan Logistik (Bulog) mengalami kesulitan untuk menyalurkan komoditas pangan strategis, khususnya beras. Sebab, proses penyalurannya tidak bisa dilakukan secara sepihak namun harus menunggu instruksi pemerintah.

Padahal, berdasarkan keterangan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, kini stok beras Bulog sebesar 1,3 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) dan bencana hingga akhir tahun.

Baca Juga: HUT Bulog ke-54, Presiden Joko Widodo Sebut Ketahanan Pangan Merupakan Pilar Penting Bagi Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni mendorong penguatan kelembagaan Perum Bulog.

Menurut Nur'aeni, hal tersebut layak menjadi perhatian karena peran dan tugas Bulog dianggap semakin memprihatinkan.

Kendati secara kedudukan Bulog lahir dari keputusan Presiden, lanjut Nur'aeni, akan tetapi tidak mendapatkan peran penuh untuk menjaga ketersediaan dan penyaluran beras maupun pangan.
 
“Kami mendorong sekali, bagaimana ke depan Badan Pangan Nasional ini segera terbentuk. Tidak perlu berlama-lama. Mungkin (pembentukan BPN) yang harus segera dilakukan. Pemahaman serta pemikirannya harus sama frame-nya antara Komisi IV mungkin dengan mitra lainnya,” kata Nur’aeni melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (18/5/2021).
 
Adanya ketidakseimbangan wewenang antara penyerapan gabah petani dan penugasan penyaluran pangan, lanjut Nur'aeni, mengakibatkan perputaran stok beras di gudang Bulog terganggu.

Baca Juga: Penyerapan Bulog Menjelang Panen Raya Gabah di Karawang

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menuturkan agar Bulog menjalin koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian guna memaksimalkan penyerapan.

Endang mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.

Ia memaparkan, pada 1986 Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia (FAO). Tetapi sangat disayangkan sekarang justru menjadi negara yang  mengimpor beras dari negara lain.

"Kami mohon Dirut Bulog bisa menginisiasi peran Bulog seperti dahulu lagi," kata Endang.

Endang menyatakan, salah satu tujuan Bulog adalah melakukan penyerapan gabah untuk menyejahterakan petani dan masyarakat.

"Saat ini Bulog sudah turun langsung ke petani, cuma permasalahanya petani kita tidak ada proteksi, misalnya beras kita kadar air terlalu tinggi," ujarnya.

Baca Juga: Bulog Tunda Impor Daging Kerbau India, Dampak Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI berencana akan melakukan rapat gabungan bersama Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi XI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian   Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan guna membahas pengelolaan cadangan beras.

Pertemuan gabungan tersebut juga direncanakan akan membahas soal mekanisme disposal stok berdasarkan Peraturan  Menteri Pertanian RI Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga yang menangani bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 126, yang seharusnya sudah dibentuk tiga  tahun lalu sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disahkan.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.