Pengusaha Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Gotong Royong bagi Perusahaan Kecil di Daerah

BATAM, KOMPAS.TV – Para pengusaha di Kepualuan Riau menilai, pemerintah lebih memperhatikan perusahaan besar di Pulau Jawa dalam program vaksinasi gotong royong.

Oleh sebab itu, mereka mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan vaksin bagi perusahaan-perusahaan kecil di luar Jawa.

Melansir dari laman Kompas.id, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Kepri, Cahya, mengatakan pihaknya tengah berupaya membantu perusahaan-perusahaan kecil untuk mendaftar program vaksinasi gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sejauh ini, Cahya mengklaim sudah mendaftarkan ratusan perusahaan kecil dengan total jumlah karyawan sekitar 12.000 orang.

“Mekanisme pendaftaran vaksinasi gotong royong lewat Kadin itu tidak mudah, kasihan perusahaan kecil yang jumlah karyawannya hanya puluhan orang. Bagi kami, program vaksinasi gotong royong itu seperti janji langit yang entah kapan bakal terwujud,” kata Cahya pada Selasa (18/5/2021).

Mengutip dari Harian Kompas (18/5/2021), pada Selasa ini, sebanyak 18 perusahaan manufaktur dijadwalkan melakukan vaksinasi gotong royong dengan alokasi 40.000 pekerja.

Mereka umumnya berasal dari industri padat karya, seperti sektor tekstil, makanan dan minuman, serta perkebunan sawit.

Baca Juga: Mengenal Vaksin CanSino yang Dipakai untuk Vaksinasi Gotong Royong

Perusahaan itu, antara lain, Unilever Indonesia (3.000 dosis), Mayora (5.000 dosis), Kalbe Farma (3.000 dosis), Toyota (3.000 dosis), Coca Cola Bottling Indonesia (2.000 dosis), Pan Brothers (1.000 dosis), Astra Otoparts (1.000 dosis), dan Gunung Sewu Kencana (3.000 dosis).

“(Perusahaan-perusahaan) gajah di Pulau Jawa saja harus berebut, lalu bagaimana nasib perusahaan kecil di luar Jawa seperti kami ini. Saya kira pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan program vaksinasi gotong royong ini betul-betul dijalankan secara adil,” ucap Cahya.

Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng.

Menurutnya, hampir semua perusahaan manufaktur di 24 kawasan industri di Kepri sudah mendaftar program vaksinasi gotong royong. Namun, belum ada kepastian kapan mereka akan mendapat jatah vaksin tersebut.

Di sisi lain, Cahya menambahkan, pengusaha di Kepri tidak keberatan mengenai besaran harga vaksin Sinopharm yang ditetapkan pemerintah.

Namun, ia meminta pemerintah transparan kepada pengusaha untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung dalam program vaksinasi gotong royong.

“Tidak ada persoalan dengan harga karena pengusaha sendiri yang mengusulkan program vaksinasi gotong royong untuk mempercepat capaian kekebalan komunitas dan pemulihan ekonomi nasional. Yang paling penting, program itu harus dilaksanakan secara adil dan merata,” ucap Cahya.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, pihaknya terus berupaya agar industri padat karya di Kepri diprioritaskan dalam program vaksinasi gotong royong.

Hal itu sangat vital mengingat ekspor nonmigas menyumbang lebih dari 78 persen total nilai ekspor di Kepri.

Baca Juga: Ada Vaksinasi Gotong Royong, Bahlil Yakin Para Investor Lebih Percaya Diri Investasi di Indonesia