Kompas TV klik360 cerita indonesia

Jokowi Usul Beri Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan pada 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos ASN

Senin, 17 Mei 2021 | 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait dengan dengan nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat alih fungsih menjadi ASN.

Menurut Jokowi, hasil tes tersebut tak serta-merta bisa memberhentikan mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes”, ungkap Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual melalui akun Youtube Sekretariat Presiden (17/5).

Menurut Jokowi, masih ada cara lain untuk memperbaiki kekurangan  yang dimiliki oleh ke 75 pegawai tersebut.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi”, tuturnya.

Baca Juga: Pernyataan Lengkap Jokowi Soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes ASN

Jokowi menegaskan, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya memberantas korupsi. 

Ia juga mengaku sepakat dengan pertimbangan MK yang menyebut, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU no 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua undang-undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN” tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

“Saya minta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi”, tuturnya

Penulis : Abdur Rahim





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:53
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO