Kompas TV nasional hukum

BPKN Minta Presiden Jokowi agar Negara Ikut Tangani Kasus Asuransi Jiwasraya

Jumat, 14 Mei 2021 | 19:14 WIB
bpkn-minta-presiden-jokowi-agar-negara-ikut-tangani-kasus-asuransi-jiwasraya
Ilustrasi Jiwasraya (Sumber: KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melalui surat nomor 10/BPKN/REKOM/05/2021 perihal Rekomendasi Terkait Asuransi Jiwasraya meminta kepada Presiden Joko Widodo agar negara ikut tangani kasus asuransi Jiwasraya. 

Melalui surat tersebut, BPKN meminta agar negara memberikan kepastian hukum dan hadir dalam menangani kasus asuransi Jiwasraya.

BPKN mengajukan 4 poin rekomendasi yang diharapkan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Surat tersebut ditandatangani Ketua BPKN Rizal E.Halim.

"Kami berharap dan sangat menghargai apabila Bapak Presiden dapat memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut rekomendasi tersebut," tulis BPKN, dikutip dari surat tersebut, Jumat (14/5/2021). 

Pertama, BPKN meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak-hak konsumen.

Hak yang dimaksud, antara lain hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian bila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Baca Juga: Jiwasraya Digugat PKPU oleh Dua Nasabahnya

Kedua, BPKN meminta negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan pasal 29 UUPK Asuransi Jiwasraya, akibat kesalahan manajemen perusahaan asuransi itu dalam melakukan pengelolaan dana.

"Konsumen selaku pemegang polis berhak atas polis yang telah dibayarkan dan asuransi Jiwasraya wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat/membayar klaim," tulis surat tersebut.

Ketiga, BPKN meminta polis anuitas pensiunan BUMN perlu dikeluarkan dari program restrukturisasi Jiwasraya.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Eddward S Kennedy

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19