Kompas TV nasional hukum

ICW Yakin TWK Pegawai KPK Dimanfaatkan Firli Bahuri Sebagai Upaya Balas Dendam

Jumat, 14 Mei 2021 | 12:56 WIB
icw-yakin-twk-pegawai-kpk-dimanfaatkan-firli-bahuri-sebagai-upaya-balas-dendam
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (Sumber: Tangkapan Layar KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meyakini Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hanya dimanfaatkan Firli Bahuri sebagai upaya balas dendam.

Pasalnya, beberapa nama yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang tidak lolos TWK merupakan daftar nama yang sempat tergabung dalam investigasi dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan.

"ICW meyakini tes wawasan kebangsaan yang diikuti oleh seluruh pegawai dimanfaatkan Firli Bahuri sebagai upaya balas dendam. Betapa tidak, ada sejumlah orang di antara 75 pegawai KPK yang diberhentikan paksa sempat tergabung dalam tim investigasi dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri saat ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (14/5/2021).

Baca Juga: Direktur KPK Sebut Pegawai yang Tak Lolos TWK Pernah Periksa Firli Bahuri

Keyakinan ICW terhadap TWK sebagai upaya balas dendam Firli juga terlihat dari petisi yang pernah digaungkan terhadap Kedeputian Penindakan KPK saat dipimpin Firli Bahuri.

Seruan protes Pegawai KPK melalui petisi tersebut menyuarakan beberapa hal, yakni penanganan perkara yang mandek, memperlakukan khusus seorang saksi, tingginya tingkat kebocoran informasi penindakan, hingga tidak disetujuinya sejumlah penggeledahan.

Diberitakan sebelumnya, Direktur PJKAKI, Sujanarko menyampaikan salah satu yang tidak lolos TWK, yakni Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Herry Muryanto.

Diketahui, Herry Muryanto adalah salah satu orang yang pernah bersinggungan dengan Firli Bahuri. Saat itu, Firli Bahuri diduga melanggar etik saat menjabat menjadi Deputi Penindakan KPK pada akhir 2018 lalu.

Pada tahun 2018 itulah, Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik berat. Hal tersebut berkaitan dengan 4 pertemuan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara ataupun memiliki risiko independensi. Pasalnya, dari seluruh pertemuan tersebut Firli Bahuri tidak melaporkan kepada pimpinan KPK.

Salah satu pertemuan itu, yakni antara Firli Bahuri dengan Tuan Guru Bajang (TGB) selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19