Kompas TV nasional peristiwa

Ketua Komisi A DPRD DKI Sebut Ratusan PNS di Jakarta Tak Mau Naik Jabatan karena Malas

Rabu, 12 Mei 2021 | 19:03 WIB
ketua-komisi-a-dprd-dki-sebut-ratusan-pns-di-jakarta-tak-mau-naik-jabatan-karena-malas
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Sumber: KOMPAS.com/Farida Farhan)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut tidak ingin naik jabatan lantaran mereka malas.

“Mereka juga malas," demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, yang dikutip dari Kompas.com pada Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: Anggota DPR Minta 75 Pegawai KPK Diangkat Jadi PNS Kontrak

Mujiyono menjelaskan, kemalasan PNS DKI Jakarta untuk naik jabatan lantaran mereka sudah nyaman dengan besaran tunjangan kinerja yang didapat selama ini.

Jika dibandingkan dengan PNS di daerah lain, tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS Provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi.

"Mereka sudah nyaman dengan posisi yang ada sekarang, terus gara-gara terlalu nyaman pada akhirnya inovasi improvisasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja jadi enggak terpacu," ucap dia.

Pimpinan komisi DPRD yang mengawasi kepegawaian dan aparatur Pemprov DKI ini menilai, tidak semestinya PNS DKI bersikap demikian ketika adanya lelang jabatan.

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:24
PT KCIC SEBUT PROGRES PEMBANGUNAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG SUDAH MENCAPAI 74 PERSEN   SEBANYAK 81 WARGA ROHINGYA ASAL MYANMAR TERDAMPAR DI PULAU IDAMAN, DESA KUALA SIMPANG ULIM, ACEH TIMUR   DINKES KOTA TEGAL: BARU 5.103 DARI 18.592 WARGA LANSIA YANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19   DINKES KOTA BEKASI PERSIAPKAN MEKANISME VAKSINASI COVID-19 UNTUK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)   DISDIK LEBAK, BANTEN: 415 MURID PUTUS SEKOLAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19   DISDIK LEBAK, BANTEN: 166 SEKOLAH TINGKAT SD DAN SMP BERADA DI WILAYAH TIDAK TERSENTUH SINYAL KOMUNIKASI   KORLANTAS POLRI: ADA TAMBAHAN 13 PROVINSI YANG AKAN TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK PADA PERTENGAHAN JULI 2021   KEMENHUB TARGETKAN INDONESIA BEBAS TRUK BERMUATAN MELEBIHI BATAS PADA 2023    KEMENHUB: 1.000 UNIT TRUK BERMUATAN MELEBIHI BATAS DINORMALISASI SEJAK MARET 2021 DI BERBAGAI WILAYAH   KEMENHUB: ANGKUTAN JALAN MASIH JADI PILIHAN KEGIATAN LOGISTIK DENGAN MODA BERBAGI SEBESAR 90,4%   KEMENHUB: NEGARA RUGI RP 43 TRILIUN DALAM SETAHUN AKIBAT TRUK BERMUATAN LEBIH BATAS BEBAN YANG DITETAPKAN (ODOL)    BENGKULU MASUK DALAM DAFTAR PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA PADA PROGRAM REFORMA AGRARIA    BPS: SEPANJANG 2020, EKSPOR PERTANIAN INDONESIA TELAH MENCAPAI RP 451,8 T, NAIK 15,79% DARI PERIODE SEBELUMNYA   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: DI MASA PANDEMI, PERTANIAN SEMAKIN TANGGUH DAN EKSPOR TERUS MENINGKAT