Kompas TV bisnis kompas bisnis

Siap-siap! Dirjen Pajak Mulai Incar Investasi Kripto, Kemenkeu Kaji Transaksi Kripto

Rabu, 12 Mei 2021 | 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sudah punya aset kripto atau berencana beli?

Siap-siap, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengincar investasi jenis ini.

Kementerian Keuangan sedang mengkaji penerapan transaksi kripto.

Pungutan yang berpotensi dikenakan pada transaksi aset kripto adalah pajak pertambahan nilai atau PPN.

Ini-pun jika masuk kategori barang dan jasa.

Kripto juga bsia dikenakan pajak penghasilan atau PPH jika dilihat dari sisi investasi.

Sebab aset jenis ini diperdagangkan seperti saham.

Gambaran singkatnya, jika investasi awal kripto adalah 1 juta, kemudian berbuah menjadi 3 juta, maka yang dikenakan pajak adalah selisih 2 juta.

Tetapi sampai saat ini belum ada detail bagaimana penerapan pungutan pajak ini.

Pelaku pasar kripto-pun mengaku siap jika sewaktu-waktu transaksinya dikenakan pajak.

Pungutan jenis ini dari pemerintah berpotensi menyehatkan ekosistem aset kripto, terutama kontribusi pada negara.

Tetapi penerapan pajak diharapkan lebih berhati-hati agar tidak mengganjal perkembangan industri.

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Wagub Jabar Positif Covid 19

Rabu, 9 Juni 2021 | 13:35 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
14:03
IKUTI WEBINAR KOMPAS INSTITUTE BERTAJUK "BRAND STORY THROUGH MEDIA", DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   PEBASKET LEBRON JAMES DAN ANTHONY DAVIS PUTUSKAN TIDAK IKUT TIMNAS BASKET AMERIKA SERIKAT DI OLIMPIADE TOKYO 2020   LIGA PRIMER DENDA CHELSEA, TOTTENHAM, LIVERPOOL, ARSENAL, MAN CITY, DAN MAN UNITED KARENA GABUNG LIGA SUPER EROPA   BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) GELAR DIALOG KEBANGSAAN DENGAN TOKOH PAPUA PADA JUMAT, 11 JUNI 2021   DINKES TANGERANG MINTA PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI WILAYAHNYA DILAKSANAKAN DENGAN PROKES KETAT   YLBHI DESAK PRESIDEN DAN MENKO POLHUKAM TEGUR KETUA KPK FIRLI BAHURI YANG MANGKIR DARI PANGGILAN KOMNAS HAM   YLBHI: KEMENPAN RB TIDAK ADA OTORITAS MENILAI ADA ATAU TIDAKNYA PELANGGARAN HAM DI KASUS TWK KPK   KEMENPUPR BERENCANA BANGUN 10 TOWER RUMAH SUSUN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG, JAWA TENGAH   BAPPENAS PREDIKSI SAMPAH MAKANAN DI INDONESIA CAPAI 112 JUTA TON PADA TAHUN 2024   BNPB SERAHKAN SEMENTARA PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DKI KE PEMPROV   BNPB TUNGGU KEMENKEU SOAL ANGGARAN PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DI JAKARTA   BNPB HENTIKAN SEMENTARA PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DI JAKARTA   PRESIDEN JOKOWI HARAP PEMBANGUNAN KERETA LINTAS REL TERPADU (LRT) BISA BERI EFISIENSI WAKTU PADA MOBILITAS WARGA   TINJAU VAKSINASI MASSAL DI RS UI, DEPOK, PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN 700.00 SUNTIKAN VAKSIN COVID-19 BULAN INI