Kompas TV bisnis kebijakan

Sanksi Pelanggaran THR Dinilai Hanya Retorika, Sekjen Kemenaker: Kondisi Lagi Sulit

Senin, 10 Mei 2021 | 19:13 WIB
sanksi-pelanggaran-thr-dinilai-hanya-retorika-sekjen-kemenaker-kondisi-lagi-sulit
Ilustrasi tenaga kerja (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR hanya retorika dari tahun ke tahun. Untuk itu, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif memberikan efek jera tanpa membawa risiko pengangguran.

Pada tahun 2020, ada 410 laporan pengaduan pembayaran THR. Sebanyak 307 perusahaan di 24 provinsi sudah melunasi pembayaran dan 103 perusahaan masih dalam pemeriksaan.

Sejauh ini, dari ratusan perusahaan itu, baru lima perusahaan yang direkomendasikan mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Melansir dari laman Kompas.id (8/5/2021), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, mayoritas aduan terkait pelanggaran THR yang masuk adalah THR yang dicicil. Ada perusahaan yang baru membayar 50 persen atau 25 persen.

“Ada relaksasi sampai H-1. Bisa saja perusahaan masih mencari uang untuk membayar sampai H-1. Kami terus monitor,” terangnya saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Sanksi Pelanggaran THR Tak Timbulkan Efek Jera

Sementara terkait sanksi, ia menjelaskan bahwa ketentuan sanksi dibuat ketika situasi masih normal. Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, pemerintah tidak mungkin menutup operasional usaha karena itu akan berdampak pada bertambahnya pengangguran.

Ia tidak menampik, pemberian sanksi sejauh ini ujung-ujungnya memang baru berupa retorika dan belum menimbulkan efek jera. Ke depan, perlu ada solusi sanksi yang lebih tegas.

"Kondisinya sulit, karena kita butuh pekerjaan, tetapi kok membekukan usaha? Terus terang, tidak mudah untuk mengambil keputusan,” kata Anwar.

Baca Juga: Jelang Lebaran, Sekjen Kemenaker Minta Buruh Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Eddward S Kennedy

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19