Kompas TV nasional hukum

Dewas KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Tidak Bisa Dijadikan Dasar Pemberhentian Pegawai

Senin, 10 Mei 2021 | 14:41 WIB
dewas-kpk-tes-wawasan-kebangsaan-tidak-bisa-dijadikan-dasar-pemberhentian-pegawai
Ilustrasi KPK (Sumber: TOTO SIHONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengatakan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa dijadikan dasar memberhentikan pegawai.

Syamsuddin menuturkan, TWK yang dijalani pegawai KPK dalam peralihan ke status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditemukan banyak masalah.

“Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai,” ujar Syamsuddin Haris, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Merupakan Rangkaian Penyelidikan Bareskrim Polri

Berpendapat sebagai pribadi, Syamsuddin menceritakan jika Dewas KPK dalam perihal peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak pernah dilibatkan.

“Saya tidak bisa mewakili suara Dewas. Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema Tes Wawasan Kebangsaan,” kata Syamsuddin Haris.

Sebelumnya terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan, ditemukan ketidakpatutan dalam pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Eddward S Kennedy





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:46
TIM ASTRONOM INTERNASIONAL LAKUKAN SURVEI DI 90 GALAKSI UNTUK MENCARI TEMPAT KELAHIRAN BINTANG   GELANDANG ASAL BELANDA, GEORGINIO WIJNALDUM, GABUNG PSG SETELAH 5 TAHUN MENGABDI DI LIVERLPOOL   TIMNAS SEPAK BOLA ITALIA AJUKAN PENGGANTIAN PEMAIN KEPADA UEFA JELANG PIALA EROPA 2020   PATUNG LIBERTY KEDUA SIAP DIKIRIM OLEH PERANCIS KE NEW YORK SEBAGAI HADIAH HARI KEMERDEKAAN AS TAHUN INI   KEMENKEU: BESARAN PAGU INDIKATIF YANG DIANGGARKAN UNTUK KEBIJAKAN FISKAL MENCAPAI RP 27,42 MILIAR   MENKEU SRI MULYANI SEBUT BESARAN PAGU INDIKATIF TAHUN INI HANYA MENCAPAI RP 33,63 TRILIUN   MENHUB BUDI KARYA SUMADI MINTA PEMDA OPTIMALKAN TOL LAUT UNTUK TEKAN PERBEDAAN HARGA BARANG   KEMENDAGRI: 115 KABUPATEN/KOTA BELUM LAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI   DINKES DKI JAKARTA: ADA 988 KLASTER KELUARGA SETELAH LIBUR LEBARAN   PRESIDEN JOKOWI TIDAK INGIN ADA LAGI AKSI PREMANISME ATAU PUNGLI DI KAWASAN TERMINAL PELABUHAN TANJUNG PRIOK   PRESIDEN JOKOWI BAKAL TUNGGU LAPORAN TINDAK LANJUT PERSOALAN AKSI BEGAL DAN PUNGLI DI TANJUNG PRIOK DARI KAPOLRI   PRESIDEN JOKOWI MELAPOR KE KAPOLRI SOAL MARAKNYA AKSI BEGAL DAN PUNGLI YANG KERAP TERJADI DI TANJUNG PRIOK   MANTAN PEJABAT KEMENKES BAMBANG RAHARDJO DIVONIS 2 TAHUN PENJARA ATAS KASUS KORUPSI PENGADAAN ALKES   KEJAGUNG PERIKSA 2 SAKSI PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PT ASABRI