Kompas TV cerita ramadan risalah

Sejarah Pengumpulan Zakat di Indonesia, dari Snouck Hurgronje sampai Pidato Jokowi

Senin, 10 Mei 2021 | 05:00 WIB
sejarah-pengumpulan-zakat-di-indonesia-dari-snouck-hurgronje-sampai-pidato-jokowi
Warga sedang menyerahkan zakat fitrah ke petugas (Sumber: kemenag.DIY)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penasihat pribumi dan Islam pemerintah Hindia Belanda Snouck Hurgronje (1857-1936) mengeritik seorang pejabat kolonial Belanda tentang zakat fitrah. Pejabat bernama Dr.G. Willinck itu menuliskan tentang pajak dengan judul De Islam en het belastingvraagstuk in Indie (Islam dan Masalah Pajak di Hindia). 

Menurut Willinck, pribumi Islam di Hindia Belanda diberi beban bayar pajak terlalu berat. Sebab selain harus membayar pajak, juga ada kewajiban bayar zakat karena perintah agama. Apalagi pajak itu masuk ke kas masjid. Ada anggapan pajak yang masuk ke masjid akan digunakan untuk melawan pemerintah kolonial.

Snouck yang ahli dalam masalah pribumi dan pintar bahasa Arab itu memberi tanggapan dengan nada mengejek tulisan pejabat tersebut. "Karangan itu penuh dengan ketidakbenaran yang nyata, seluruhnya tidak memperhitungkan kombinasi fakta yang mencurigakan dan agak membahayakan, dan kesimpulan yang ditarik tidak dapat dibenarkan," tulisnya dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX, yang diterbitkan oleh Indonesian-Nederlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) terbitan tahun 1994.

Baca Juga: Untuk DKI Jakarta, Segini Nominal Pembayaran Zakat Fitrah 2021

Menurut Snouck pemerintah kolonial sudah cukup ketat mengawasi soal zakat fitrah. Namun hal itu juga tidak punya banyak arti. Sebab pengumpulan dari zakat tidak seberapa. "ah apakah jumlah itu.." kata Snouck.

Pemerintah kolonial kemudian tidak mau mengurus soal pengumpulan dan pendistribusian zakat pribumi. Ketetapan itu dikeluaran melalui  Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 yang isinya melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. 

Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada pejabat daerah waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang mereka percayai, yaitu kyai atau guru mengaji.

Penulis : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:40
GIRI SUPRAPDIONO: SETIDAKNYA ADA SKENARIO PELEMAHAN KPK DENGAN TWK, YAITU JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG   DIREKTUR SOSIALISASI & KAMPANYE ANTIKORUPSI KPK GIRI SUPRAPDIONO MENILAI TWK MERUPAKAN SKENARIO PELEMAHAN KPK   JADI KOORDINATOR PUNGLI, SUPERVISOR OPERATOR CRANE DI JICT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DITANGKAP POLISI   PBNU: WACANA PEMERINTAH SOAL PENGENAAN PPN UNTUK PENDIDIKAN DAN SEMBAKO TIDAK TEPAT   KEMENLU PASTIKAN WNI YANG TINGGAL ATAU BERMUKIM DI ARAB SAUDI DAPAT MELAKUKAN IBADAH HAJI   KEPALA BIDANG UMRAH AMPHURI ZAKY ZAKARIA MENILAI KEPUTUSAN ARAB SAUDI SOAL IBADAH HAJI 2021 SUDAH SANGAT TEPAT    PEMERINTAH ARAB SAUDI PERTIMBANGKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN JEMAAH DALAM MENGGELAR IBADAH HAJI   KEMENLU PASTIKAN IBADAH HAJI 2021 HANYA DIBUKA UNTUK DOMESTIK ATAU ORANG-ORANG YANG TINGGAL DI ARAB SAUDI   TINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI, PANGLIMA TNI INGATKAN PETUGAS HARUS PAHAM TUGAS PENGENDALIAN COVID-19    PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI BANGKALAN, JAWA TIMUR    UJI KOMPETENSI SETIAP TAHUN UNTUK TINGKATKAN LEVEL KESELAMATAN & KEAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA TRANSJAKARTA    SOPIR BUS TRANSJAKARTA RENCANANNYA AKAN DIUJI KOMPETENSI SETIAP TAHUN    PEMERINTAH TARGETKAN 40.349.049 ORANG YANG MENJADI SASARAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS KEDUA    HINGGA 12 JUNI 2021, JUMLAH ORANG YANG SUDAH DIVAKSINASI COVID-19 DOSIS KEDUA DI INDONESIA MENCAPAI 11.559.138