Kompas TV nasional politik

Johan Budi: Memberhentikan Pegawai KPK Basisnya UU, Bukan Alih Status

Minggu, 9 Mei 2021 | 02:35 WIB
johan-budi-memberhentikan-pegawai-kpk-basisnya-uu-bukan-alih-status
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Johan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020) (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo kaget ada pejabat eselon I dan II di antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Johan Budi seharusnya para pegawai KPK tersebut tidak perlu diberhentikan dengan pertimbangan prestasi dan capaian tugas yang dilakukan selama di lembaga antirasuah.

Apalagi sebelum ada TWK untuk alih status, KPK memiliki sistem penerimaan yang ketat melalui Indonesia Memanggil.

Baca Juga: BKN Sebut Tes Wawasan Kebangsaan KPK Berbeda dengan TWK CPNS: Libatkan Lembaga Berpengalaman

Sebagai angkatan pertama, mantan juru bicara KPK ini juga pernah mengikuti tahapan seleksi ketat tersebut.

Ia menilai ketika diterima seseorang jadi pegawai KPK dan mendapat jabatan eselon I, II, pastinya melewati tahapan yang cukup rumit di KPK.

"Jadi dalam kaitan ini seharusnya kalau mau fair, ketika alih status tidak perlu ada seleksi yang punya akibat sampai seseorang diberhentikan," ujar Johan saat diskusi virtual, Sabtu (8/5/2021).

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:52
AKTIVIS PENCINTA LINGKUNGAN GREENPEACE MINTA MAAF SETELAH AKSI PROTESNYA LUKAI 2 O RANG DI STADION ALLIANZ ARENA   TIMNAS RUSIA BUNGKAM FINLANDIA LEWAT GOL TUNGGAL ALEKSEI MIRANCHUK DI LAGA GRUP B EURO 2020   PEMERINTAH INGGRIS TEGASKAN JUMLAH PENONTON EURO 2020 DI WEMBLEY HANYA 25 PERSEN DARI KAPASITAS STADION   PEMERINTAH JEPANG INGIN KEHADIRAN 10.000 PENONTON DI TIAP LOKASI PERTANDINGAN OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE TOKYO   BPBD DKI JAKARTA MINTA WARGA WASPADA BANJIR MENYUSUL TINGGI MUKA AIR DI POS PANTAU HULU ANGKE, JAKUT, MASUK SIAGA 3   PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) IMBAU SOPIR TRUK TIDAK PERLU LAGI BAYAR UANG TIP DI PELABUHAN   TAMAN MARGASATWA RAGUNAN BATASI KUNJUNGAN MAKSIMAL 50 PERSEN DI MASA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO   KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMKAB WONOGIRI INSTRUKSIKAN KADES SIAPKAN TEMPAT ISOLASI DESA   SATGAS COVID-19 PASTIKAN SUPLAI VAKSIN COVID-19 DARI LUAR NEGERI TERJAGA SESUAI JADWAL VAKSINASI PEMERINTAH   KANTOR KELURAHAN CIGANJUR, JAKARTA SELATAN, DITUTUP 2 HARI SETELAH LURAH HIFZILLAH TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   PEMKOT MADIUN PERPANJANG PPKM MIKRO HINGGA 28 JUNI KARENA KASUS COVID-19 MASIH TINGGI   PEMKOT SURABAYA FOKUSKAN SKRINING DAN TES USAP DI JEMBATAN SURAMADU BAGI PENGENDARA YANG MASUK KE ARAH BANGKALAN   PEMKOT BANDUNG AKAN LAKUKAN PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT KARENA LONJAKAN KASUS COVID-19   KEMENDAGRI PASTIKAN REALISASI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG) GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI