Kompas TV regional berita daerah

PNS Langgar Mudik Dipotong Gaji Dan Turun Pangkat

Sabtu, 8 Mei 2021 | 12:35 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Selama 11 hari kedepan, terhitung dari 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, gubernur Kalimantan Timur menerapkan pemberlakuan larangan mudik bagi seluruh warga.

Bahkan, untuk lintas kabupaten dan kota juga diberlakukan hal yang sama, posko-posko pemantauan lintas batas kota dan provinsi dijaga ketat oleh petugas gabungan.

Tni-polri, dishub dan satpol pp dikerahkan untuk berjaga selama 24 jam, tak hanya di jalan utama petugas juga telah menutup jalan tikus yang biasa di gunakan warga.

Meski tak ada hukuman buat warga, namun warga diminta untuk kembali dan tetap berada di daerah asal, terkecuali mobilisasi arus logistic, kendaraan pengangkut bahan pangan dan kebutuhan masyarakat tetap diperbolehkan untuk melakukan perjalanan lintas daerah.

Isran Noor selaku gubernur Kaltim juga menegaskan, kepada PNS atau ASN untuk mentaati aturan larangan mudik, jika ketahuan melanggar maka akan dikenakan sanksi penurunan pangkat dan potong gaji sesuai dengan hasil evaluasi.

Pemerintah juga meminta kontribusi masyarakat untuk melaporkan PNS yang melanggar aturan tersebut, melalui kanal pengaduan system pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional – layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.

Aturan tersebut diberlakukan guna menghindari lonjakan penyebaran covid-19, karena diperkirakan mobilitas masyarakat akan meningkat ketika menjelang dan pasca perayaan idul fitri.

#LaranganMudik#SanksiPNS#PotongGaji

Penulis : KompasTV Tenggarong





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:36
IKUTI WEBINAR KOMPAS INSTITUTE BERTAJUK "BRAND STORY THROUGH MEDIA", DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   PEBASKET LEBRON JAMES DAN ANTHONY DAVIS PUTUSKAN TIDAK IKUT TIMNAS BASKET AMERIKA SERIKAT DI OLIMPIADE TOKYO 2020   LIGA PRIMER DENDA CHELSEA, TOTTENHAM, LIVERPOOL, ARSENAL, MAN CITY, DAN MAN UNITED KARENA GABUNG LIGA SUPER EROPA   BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) GELAR DIALOG KEBANGSAAN DENGAN TOKOH PAPUA PADA JUMAT, 11 JUNI 2021   DINKES TANGERANG MINTA PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI WILAYAHNYA DILAKSANAKAN DENGAN PROKES KETAT   YLBHI DESAK PRESIDEN DAN MENKO POLHUKAM TEGUR KETUA KPK FIRLI BAHURI YANG MANGKIR DARI PANGGILAN KOMNAS HAM   YLBHI: KEMENPAN RB TIDAK ADA OTORITAS MENILAI ADA ATAU TIDAKNYA PELANGGARAN HAM DI KASUS TWK KPK   KEMENPUPR BERENCANA BANGUN 10 TOWER RUMAH SUSUN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG, JAWA TENGAH   BAPPENAS PREDIKSI SAMPAH MAKANAN DI INDONESIA CAPAI 112 JUTA TON PADA TAHUN 2024   BNPB SERAHKAN SEMENTARA PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DKI KE PEMPROV   BNPB TUNGGU KEMENKEU SOAL ANGGARAN PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DI JAKARTA   BNPB HENTIKAN SEMENTARA PEMBIAYAAN HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 DI JAKARTA   PRESIDEN JOKOWI HARAP PEMBANGUNAN KERETA LINTAS REL TERPADU (LRT) BISA BERI EFISIENSI WAKTU PADA MOBILITAS WARGA   TINJAU VAKSINASI MASSAL DI RS UI, DEPOK, PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN 700.00 SUNTIKAN VAKSIN COVID-19 BULAN INI