Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mudik Lokal Boleh atau Tidak? Simak Penjelasannya

Jumat, 7 Mei 2021 | 23:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi melarang mudik yang dimulai sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19, masyarakat diminta untuk tidak meninggalkan domilisi masing-masing.

Kini masyarakat bingung akan aturan mudik lokal atau wilayah aglomerasi. Sebelumnya disebutkan, bahwa ada 8 wilayah yang tetap diizinkan untuk perjalanan selama masa mudik lebaran.

Kedelapan wilayah itu adalah Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.

Namun, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan. Lalu apa yang dimaksud dengan wilayah aglomerasi?

Mengutip buklet Tanya Jawab Tidak Mudik 2021, yang diterbitkan KPC-PEN, Kominfo, Kemenhub, dan Satgas Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan istilah mudik lokal.  

Dalam buklet itu, dijelaskan bahwa pelarangan pergerakan masyarakat dan transportasi tidak diberlakukan di kawasan aglomerasi karena sehari-harinya ada mobilitas lintas daerah yang intensif, seperti untuk pekerjaan, perekonomian, dan sosial.

"Pada periode pelarangan mudik 6-17 Mei, masih ada hari aktif bekerja (cuti bersama hanya 2 hari) sehingga aktivitas untuk pekerjaan dan kegiatan perekonomian lainnya masih akan berjalan. Sehingga tidak dilakukan pelarangan pergerakan maupun operasional transportasi," dikutip dari buklet Tanya Jawab Tidak Mudik 2021.

Oleh karena itu, pemerintah tetap mengimbau masyarakat di kawasan aglomerasi untuk tetap membatasi mobilitas dan tidak bepergian terlebih dulu.

Video editor: Febi

Baca Juga: Mudik Wilayah Aglomerasi Resmi Dilarang, Berikut Titik Pengamanan di Wilayah Jabodetabek

Penulis : Laura Elvina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:09
KEMENHUB AKAN BUAT KEBIJAKAN UNTUK TERUS DORONG PENINGKATAN PERGERAKAN PESAWAT DI TENGAH PANDEMI   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PERGERAKAN PESAWAT DI INDONESIA TAHUN KEDUA PANDEMI COVID-19 SEMAKIN MEMBAIK   ANGGOTA KOMISI XI DPR MISBAKHUN TAK SETUJU SOAL RENCANA PENGENAAN PPN SEMBAKO DAN JASA PENDIDIKAN   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO: PERSIAPAN PEMBUKAAN PARIWISATA BAGI WISATAWAN MANCANEGARA SUDAH 90 PERSEN   PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN PEMBUKAAN "TRAVEL CORRIDOR ARRANGEMENT" DAPAT TEREALISASI PADA JULI 2021   DINKES SEBUT KASUS AKTIF COVID-19 DI KABUPATEN BEKASI SAAT INI MENCAPAI 750 ORANG   KECAMATAN PAMULANG JADI WILAYAH DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19 TERTINGGI DI TANGERANG SELATAN   DINKES: ADA 359 PASIEN COVID-19 DI TANGERANG SELATAN YANG SAAT INI MASIH MENJALANI ISOLASI MANDIRI   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 4.885: 4.053 SEMBUH, 204 MENINGGAL DUNIA, DAN 628 DALAM PERAWATAN   ANGGOTA KOMISI XI DPR ANIS BYARWATI: WACANA PEMERINTAH YANG AKAN KENAKAN PPN SEMBAKO TAK LOGIS DI MASA PANDEMI   NOVEL BASWEDAN AKUI SUDAH PERNAH MEMINTA HASIL TWK KPK, TETAPI TAK PERNAH DIBERIKAN DENGAN ALASAN RAHASIA   PENYIDIK SENIOR KPK NOVEL BASWEDAN SEBUT TWK JADI CARA PAMUNGKAS HABISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KPK   KEMENANG MENYATAKAN AKAN FOKUS UNTUK LOBI KUOTA DAN MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN HAJI TAHUN DEPAN   GABUNGAN PERUSAHAAN HAJI DAN UMRAH NUSANTARA BERHARAP ARAB SAUDI BUKA IBADAH HAJI PADA SEPTEMBER 2022