Kompas TV regional politik

Ketua DPRD NTT Minta Agar Penyerapan APBD Tepat Sasaran

Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB
ketua-dprd-ntt-minta-agar-penyerapan-apbd-tepat-sasaran
Gambar pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban terdampak bencana banjir dan longsor di NTT (Sumber: Dok. Kementerian PUPR / pu.go.id)

KUPANG, KOMPAS.TV - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni meminta percepatan penyerapan APBD. Namun percepatan penyerapan APBD harus tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Emilia menanggapi permintaan Gubernur NTT Viktor Laiskodat kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan APBN di lapangan. Karena menurut Viktor, realisasi APBN NTT cukup rendah.

Dalam rapat kerja para bupati dan forum koordinasi pimpinan daerah di Kupang, Jumat (7/5/2021), dilansir dari Kompas.id, penyerapan APBD NTT harus tepat sasaran dan berdampak pada peningatan ekonomi warga.

Kabupaten/kota yang terdampak bencana agar segera mungkin dilakukan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi warga.

Emilia menjelaskan, dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat NTT akan kesulitan mendapatkan makanan. Semua lahan pertanian telah rusak diterjang bencana longsor, banjir, dan badai yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal ini perlu diperhatikan dari sekarang. Karena memasuki puncak kemarau pada Agustus-November, tanpa bencana saja masyarakat sudah susah, apalagi ada siklon seroja.

Baca Juga: Realisasi APBD NTT Kuartal Pertama Rendah, Gubernur Minta Berbagai Pihak Bantu Serapan Anggaran

Untuk itu, Emilia juga meminta agar pemda memerhatikan anak-anak, perempuan, dan warga lansia di daerah-daerah terdampak bencana. Mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kesulitan hidup, termasuk trauma yang dialami anak-anak pascabencana Seroja.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Rudi Margono mengatakan, Kejaksaan Tinggi mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. ”Seluruh Kejari dan jajaran tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan proyek APBD,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi mendorong bupati/wali kota memanfaatkan kejaksaan dari sisi kualitas. Jika ada keraguan dalam memutuskan proyek mulai dari lelang sampai dengan eksekusi, dipersilakan berkoordinasi dengan kejaksaan. Dimohon pula pro-aktif para bupati/wali kota dan pihak kepala kejaksaan negeri.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19