Kompas TV nasional wawancara

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Investasi Maritim Indonesia

Kamis, 6 Mei 2021 | 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu investasi semakin jadi perhatian serius akhir-akhir ini seiring dengan perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi dan perang dagang AS-China.

Pemerintah pun berusaha keras menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemasukan negara.

Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 2,07%.

Apabila pemerintah tidak segera bertindak, pelemahan ekonomi ini akan mengancam kelancaran pembangunan dan kelangsungan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Februari 2021 lalu pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang bertugas untuk menarik investasi masuk ke

Indonesia.

Proyek-proyek di tiga sektor infrastruktur, yakni jalan tol, pelabuhan, dan bandara mengandalkan lembaga ini untuk memperoleh sumber pembiayaan dan investasi. Saat ini dikabarkan pemerintah sedang menawarkan 90 proyek infrastruktur kepada investor asing melalui INA.

Jauh sebelum terbentuknya INA, pemerintah sudah menjalankan pembangunan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).

Pembiayaan infrastruktur non-APBN ini disebut-sebut sebagai langkah pemerintah untuk memberi peran yang lebih luas kepada swasta di sektor infrastruktur.

Program ini mendapat respon yang sangat positif dari pihak swasta yang terlihat dari banyaknya investasi yang masuk.

Hingga saat ini setidaknya ada 34 proyek infrastruktur yang dibiayai tanpa APBN, murni dari swasta.

Investasi di sektor maritim perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah demi kelancaran proyek strategis nasional yaitu program tol laut, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu mendorong investasi di sektor maritim khususnya pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Beberapa proyek infrastruktur yang dikelola swasta, Pelabuhan Patimban misalnya, hingga saat ini masih belum beroperasi secara maksimal yang diakibatkan oleh ketidaksiapan pemerintah menata dan menjaga kualitas investasi yang sudah ada.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:35
IKUTI WEBINAR KOMPAS INSTITUTE BERTAJUK "BRAND STORY THROUGH MEDIA", DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   MAYJEN DUDUNG ABDURACHMAN RESMI MENJABAT PANGLIMA KOMANDO CADANGAN STRATEGIS   KASUS COVID-19 DI BANGKALAN MENINGKAT, KETUA SATGAS MINTA PROSES "TESTING, TRACING, & TREATMENT" DITINGKATKAN   KSP: PASAL PEMIDANAAN PENGHINA PRESIDEN DI RKUHP UNTUK JAGA KEHORMATAN KEPALA NEGARA   SOAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DI RKUHP, TENAGA AHLI UTAMA KSP ADE IRFAN PULUNGAN: BUKAN UNTUK PENGKRITIK   PEMPROV DKI BUKA LAYANAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK SELURUH WARGA JAKARTA BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS   DPR TUNGGU SURAT PRESIDEN UNTUK MEMBAHAS REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: SKB PEDOMAN KRITERIA IMPLEMENTASI UU ITE SEGERA DILUNCURKAN   WAKIL KETUA BALEG DPR WILLY ADITYA SEBUT PIHAKNYA SAMBUT BAIK RENCANA PEMERINTAH MEREVISI UU ITE   KEMENTERIAN AGAMA: PENUNDAAN HAJI 2 TAHUN TERAKHIR SEMAKIN MEMPERPANJANG ANTREAN HAJI   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PEMBANGUNAN LRT JABODEBEK CAPAI 84,6 PERSEN, DITARGETKAN BEROPERASI PADA 2022   PRESIDEN JOKOWI INGIN INDONESIA DAPAT MENGEKSPOR LRT KE BERBAGAI NEGARA DI MASA DEPAN   TINJAU STASIUN LRT TMII, PRESIDEN JOKOWI HARAP UJI COBA LRT JABODETABEK APRIL, OPERASIONAL JUNI 2022    MENTERI PPPA: LAPORKAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI LAYANAN SAPA 129 ATAU WHATSAPP 08111-129-129