Kompas TV nasional wawancara

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Investasi Maritim Indonesia

Kompas.tv - 6 Mei 2021, 21:22 WIB
Penulis : Reny Mardika

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu investasi semakin jadi perhatian serius akhir-akhir ini seiring dengan perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi dan perang dagang AS-China.

Pemerintah pun berusaha keras menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemasukan negara.

Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 2,07%.

Apabila pemerintah tidak segera bertindak, pelemahan ekonomi ini akan mengancam kelancaran pembangunan dan kelangsungan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Februari 2021 lalu pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang bertugas untuk menarik investasi masuk ke

Indonesia.

Proyek-proyek di tiga sektor infrastruktur, yakni jalan tol, pelabuhan, dan bandara mengandalkan lembaga ini untuk memperoleh sumber pembiayaan dan investasi. Saat ini dikabarkan pemerintah sedang menawarkan 90 proyek infrastruktur kepada investor asing melalui INA.

Jauh sebelum terbentuknya INA, pemerintah sudah menjalankan pembangunan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).

Pembiayaan infrastruktur non-APBN ini disebut-sebut sebagai langkah pemerintah untuk memberi peran yang lebih luas kepada swasta di sektor infrastruktur.

Program ini mendapat respon yang sangat positif dari pihak swasta yang terlihat dari banyaknya investasi yang masuk.

Hingga saat ini setidaknya ada 34 proyek infrastruktur yang dibiayai tanpa APBN, murni dari swasta.

Investasi di sektor maritim perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah demi kelancaran proyek strategis nasional yaitu program tol laut, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu mendorong investasi di sektor maritim khususnya pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Beberapa proyek infrastruktur yang dikelola swasta, Pelabuhan Patimban misalnya, hingga saat ini masih belum beroperasi secara maksimal yang diakibatkan oleh ketidaksiapan pemerintah menata dan menjaga kualitas investasi yang sudah ada.



Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.