Kompas TV nasional agama

Doni Monardo: Pelarangan Mudik adalah Keputusan Politik Negara

Kamis, 6 Mei 2021 | 11:13 WIB
doni-monardo-pelarangan-mudik-adalah-keputusan-politik-negara
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo (kanan) saat dalam memberi arahan Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Rabu (5/5). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin) (Sumber: bnpb.go.id)

PALEMBANG, KOMPAS.TV - Ketua Satgas Penangan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, bahwa aturan peniadaan mudik dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di Tanah Air.

Ia juga mengatakan bahwa kebijkan itu ditetapkan melalui berbagai pertimbangan berbasis data, dan menjadi keputusan politik negara.

“Peniadaan mudik ini adalah keputusan politik negara, setelah melalui berbagai macam proses pertimbangan menggunakan data. Data-data ini menjadi arah bagi kita untuk mengambil keputusan membuat kebijakan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama jajaran Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Terjaring Larangan Mudik, 725 Kendaraan Calon Pemudik Terperangkap di Jakarta

Doni berharap amanat tersebut bisa dipatuhi dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Ketua Satgas itu, dukungan masyarakat untukk memutus mata rantai penularan Covid-19 salah satunya adalah dengan ikut keputusan pemerintah, tidak mudik

Dia meminta agar seluruh komponen dapat memahami bahwa negara tengah berperang melawan pandemi Covid-19. Dibutuhkan kekompakan masyarakat serta sinergi pemangku kebijakan di tiap-tiap daerah dengan apa yang telah disepakati dari pusat.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:15
KEMENHUB AKAN BUAT KEBIJAKAN UNTUK TERUS DORONG PENINGKATAN PERGERAKAN PESAWAT DI TENGAH PANDEMI   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PERGERAKAN PESAWAT DI INDONESIA TAHUN KEDUA PANDEMI COVID-19 SEMAKIN MEMBAIK   ANGGOTA KOMISI XI DPR MISBAKHUN TAK SETUJU SOAL RENCANA PENGENAAN PPN SEMBAKO DAN JASA PENDIDIKAN   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO: PERSIAPAN PEMBUKAAN PARIWISATA BAGI WISATAWAN MANCANEGARA SUDAH 90 PERSEN   PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN PEMBUKAAN "TRAVEL CORRIDOR ARRANGEMENT" DAPAT TEREALISASI PADA JULI 2021   DINKES SEBUT KASUS AKTIF COVID-19 DI KABUPATEN BEKASI SAAT INI MENCAPAI 750 ORANG   KECAMATAN PAMULANG JADI WILAYAH DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19 TERTINGGI DI TANGERANG SELATAN   DINKES: ADA 359 PASIEN COVID-19 DI TANGERANG SELATAN YANG SAAT INI MASIH MENJALANI ISOLASI MANDIRI   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 4.885: 4.053 SEMBUH, 204 MENINGGAL DUNIA, DAN 628 DALAM PERAWATAN   ANGGOTA KOMISI XI DPR ANIS BYARWATI: WACANA PEMERINTAH YANG AKAN KENAKAN PPN SEMBAKO TAK LOGIS DI MASA PANDEMI   NOVEL BASWEDAN AKUI SUDAH PERNAH MEMINTA HASIL TWK KPK, TETAPI TAK PERNAH DIBERIKAN DENGAN ALASAN RAHASIA   PENYIDIK SENIOR KPK NOVEL BASWEDAN SEBUT TWK JADI CARA PAMUNGKAS HABISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KPK   KEMENANG MENYATAKAN AKAN FOKUS UNTUK LOBI KUOTA DAN MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN HAJI TAHUN DEPAN   GABUNGAN PERUSAHAAN HAJI DAN UMRAH NUSANTARA BERHARAP ARAB SAUDI BUKA IBADAH HAJI PADA SEPTEMBER 2022