Kompas TV nasional peristiwa

Pulang Tanpa Mobil, Warga Kerajaan Sunda Nusantara: PJR Bilang, Bayar Dulu Pajak, Baru Bisa Ambil

Kamis, 6 Mei 2021 | 08:19 WIB
pulang-tanpa-mobil-warga-kerajaan-sunda-nusantara-pjr-bilang-bayar-dulu-pajak-baru-bisa-ambil
Polisi memberhentikan dan menilang mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan menggunakan plat nomor palsu yakni SN 45 RSD. Mobil tersebut dikemudikan oleh pria bernama Rusdi Karepesina. (Sumber: Dokumentasi Ditlantas Polda Metro Jaya)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rusdi Karesepina yang mengaku dari Kerajaan Sunda Nusantara diberikan sanksi tilang berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas.

Meski sudah diperbolehkan pulang, Rusdi Karesepina belum diperbolehkan membawa kendaraannya oleh Petugas Jalan Raya (PJR).

Rusdi mengatakan, PJR memintanya untuk membawa surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Baca Juga: Ditilang karena Pakai Pelat Nomor Aneh, Pengendara Pajero Ini Ngaku Warga Kekaisaran Sunda Nusantara

“Saya tanya soal mobil. Katanya, Bapak boleh ambil mobil tapi bawa STNK. Saya bilang ada yang asli. (Suruh -red) Bawa BPKB  (Rusdi Karesepina menirukan pernyataan PJR), saya bilang BPKB nggak bisa lagi disekolahin,” kata Rusdi.

Diceritakan Rusdi, kemudian PJR memintanya membayar pajak mobil yang dikenakannya terlebih dulu.

“Terus dia (PJR -red) bilang, bayar dulu pajak, baru Bapak bisa ambil,” ujarnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:00
TIM ASTRONOM INTERNASIONAL LAKUKAN SURVEI DI 90 GALAKSI UNTUK MENCARI TEMPAT KELAHIRAN BINTANG   GELANDANG ASAL BELANDA, GEORGINIO WIJNALDUM, GABUNG PSG SETELAH 5 TAHUN MENGABDI DI LIVERLPOOL   TIMNAS SEPAK BOLA ITALIA AJUKAN PENGGANTIAN PEMAIN KEPADA UEFA JELANG PIALA EROPA 2020   PATUNG LIBERTY KEDUA SIAP DIKIRIM OLEH PERANCIS KE NEW YORK SEBAGAI HADIAH HARI KEMERDEKAAN AS TAHUN INI   KEMENKEU: BESARAN PAGU INDIKATIF YANG DIANGGARKAN UNTUK KEBIJAKAN FISKAL MENCAPAI RP 27,42 MILIAR   MENKEU SRI MULYANI SEBUT BESARAN PAGU INDIKATIF TAHUN INI HANYA MENCAPAI RP 33,63 TRILIUN   MENHUB BUDI KARYA SUMADI MINTA PEMDA OPTIMALKAN TOL LAUT UNTUK TEKAN PERBEDAAN HARGA BARANG   KEMENDAGRI: 115 KABUPATEN/KOTA BELUM LAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI   DINKES DKI JAKARTA: ADA 988 KLASTER KELUARGA SETELAH LIBUR LEBARAN   PRESIDEN JOKOWI TIDAK INGIN ADA LAGI AKSI PREMANISME ATAU PUNGLI DI KAWASAN TERMINAL PELABUHAN TANJUNG PRIOK   PRESIDEN JOKOWI BAKAL TUNGGU LAPORAN TINDAK LANJUT PERSOALAN AKSI BEGAL DAN PUNGLI DI TANJUNG PRIOK DARI KAPOLRI   TERIMA LAPORAN PUNGLI DAN AKSI BEGAL DI TANJUNG PRIOK, PRESIDEN PERINTAHKAN KAPOLRI ATASI AKSI PREMANISME   MANTAN PEJABAT KEMENKES BAMBANG RAHARDJO DIVONIS 2 TAHUN PENJARA ATAS KASUS KORUPSI PENGADAAN ALKES   KEJAGUNG PERIKSA 2 SAKSI PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PT ASABRI