Kompas TV nasional hukum

Koalisi Save KPK Nilai Tes Wawasan Kebangsaan: Cara Asesmen ASN yang Lampaui Kewenangan

Rabu, 5 Mei 2021 | 19:26 WIB
koalisi-save-kpk-nilai-tes-wawasan-kebangsaan-cara-asesmen-asn-yang-lampaui-kewenangan
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati (Sumber: kompas tv)

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberhentian pegawai KPK yang tidak lulus dalam penilaian wawasan kebangsaan merupakan penyimpangan atau melampaui kewenangan.

Salah satu perwakilan koalisi Save KPK, Asfinawati menjelaskan Pasal 24 Ayat (1) UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan syarat seseorang dapat diangkat sebagai pegawai KPK adalah WNI yang memiliki keahlian.

Kemudian penilaian wawasan kebangsaan yang menjadi asesmen pegawai KPK untuk menjadi ASN tak diatur dalam UU KPK.

Baca Juga: Novel Baswedan Tanggapi Isu Pemecatan Lewat Tes Wawasan Kebangsaan

Asesmen wawasan kebangsaan juga tidak tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.

Asesment mengenai wawasan kebangsaan, sambung Asfinawati, hanya ada dalam peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawasi KPK menjadi Pegawai ASN.

"Artinya apa, peraturan komisi ini Pak Firli (Firli Bahuri, Ketua KPK) dan kawan-kawan itu telah melampaui apa yang ditulis di dalam undang-undang dan PP," ujar Asfinawati saat jumpa pers secara virtual, Rabu (5/5/2021).

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:17
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN   TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   MENAG BERENCANA TERBANG KE ARAB SAUDI PADA AKHIR AGUSTUS MENDATANG UNTUK MEMBAHAS PENYELENGGARAAN HAJI 2022    QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   BPBD LEBAK PETAKAN JALUR EVAKUASI DI PESISIR SELATAN UNTUK PENYELAMATAN WARGA DARI ANCAMAN GELOMBANG TSUNAMI   KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER IDA FAUZIAH MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN KESELAMATAN PEKERJA   KEMENTERIAN LUAR NEGERI PULANGKAN 172 ABK WNI YANG SEMPAT TERTAHAN DI FIJI   MENKO PMK: IBU HAMIL YANG TERPAPAR COVID-19 MEMILIKI RISIKO TERHADAP ANAK YANG DIKANDUNGNYA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SEBUT BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA ALAMI LONJAKAN KASUS COVID-19   PRESIDEN JOKOWI: KITA BUTUH PERCEPATAN VAKSINASI AGAR COVID-19 BISA HILANG DARI INDONESIA   PRESIDEN JOKOWI INGIN VAKSINASI COVID-19 DIPERCEPAT DI STASIUN, TERMINAL, BANDARA, HINGGA PELABUHAN   KEMENTERIAN PUPR TARGETKAN PEMBANGUNAN PUSAT PENGEMBANGAN KREATIVITAS PEMUDA/PEMUDI PAPUA DIMULAI OKTOBER 2021   JUBIR SATGAS COVID-19: JANGAN AMBIL RISIKO, TAK BOLEH LALAI TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   SATGAS COVID-19: VAKSIN COVID SINOVAC, ASTRAZENECA, & SINOPHARM SUDAH MENDAPATKAN IZIN PEMAKAIAN DARI WHO