Kompas TV nasional sosial

KemenPANRB Larang Mudik ASN dan PPPK pada 6-17 Mei Mendatang, Kecuali...

Rabu, 5 Mei 2021 | 18:24 WIB
kemenpanrb-larang-mudik-asn-dan-pppk-pada-6-17-mei-mendatang-kecuali
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini dalam acara KemenPANRB News Update secara daring, Kamis (5/5/2021) (Sumber: Youtube/KemenPANRB)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) kembali menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota serta cuti tanpa kepentingan mendesak.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini menyatakan, larangan mudik bagi ASN sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menpan Nomor 8 tahun 2021 mengenai pembatasan mobilitas pegawai ASN yang langsung dikeluarkan oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Beda Pendapat soal THR PNS, Ini Kata Istana

"Dengan surat edaran tersebut ada pelarangan kegiatan perjalanan bagi ASN, khususnya pada periode larangan mudik, yakni 6 hingga 17 Mei 2021," terangnya dalam acara KemenPANRB News Update secara daring, Kamis (5/5/2021).

Meski ada pelarangan, Rini menjelaskan ada pengecualian bagi ASN sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan khusus, antara lain dalam rangka tugas kedinasan.

"Larangan mudik ini dikecualikan bagi pegawai ASN dalam rangka tugas kedinasan dan telah memperoleh surat tugas yang ditandatangi dari pimpinan pratama atau ketua satuan kerjanya," tambahnya.

Baca Juga: Polisi Siapkan 381 Titik Penyekatan Larangan Mudik dari Sumsel hingga Bali, Ini Daftarnya

Selain itu, ASN yang dalam waktu tertentu harus melakukan perjalanan ke luar daerah bukan karena tugas dinas, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya. Serta, perlu memperhatikan zonasi resiko penyebaran Covid-19.

"Hal ini dimaksudkan agar pegawai ASN tidak bepergian dan atau berhati-hati ketika dengan terpaksa pergi ke luar kota zona resiko tinggi, " tuturnya.

Bila saja ada ASN yang dengan terpaksa melakukan perjalanan, Rini mengingatkan untuk terus memperhatikan kriteria dan persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan maupun Satgas Covid-19.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Eddward S Kennedy

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19