Kompas TV nasional hukum

MK Cabut Izin Dewas Soal Penyadapan, MAKI: Itu Untungkan KPK dari Sisi Independensi dan Kecepatan

Rabu, 5 Mei 2021 | 17:17 WIB
mk-cabut-izin-dewas-soal-penyadapan-maki-itu-untungkan-kpk-dari-sisi-independensi-dan-kecepatan
Ilustrasi KPK (Sumber: TOTO SIHONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang mencabut kewajiban izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk penyadapan dinilai menguntungkan dari sisi independensi dan kecepatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui pesan suara kepada Kompas.TV, Rabu (5/5/2021).

“Terkait dengan dikabulkannya sebagian dari permohon Mahkamah Konstitusi ini saya melihatnya itu menguntungkan KPK dari sisi independensi dan kecepatan KPK,” kata Boyamin Saiman.

Baca Juga: Peneliti ICW: Pemecatan Pegawai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Episode Terakhir Membunuh KPK

“Karena KPK itu dibentuk independen dan cepat beda dengan KUHAP itu kan segera. Kalau undang-undang KPK itu kan penyelesaian dalam istilahnya pasal 25 memberantas korupsi itu diutamakan dari perkara lain untuk diselesaikan secepatnya,” lanjut Boyamin Saiman.

Boyamin mengatakan, meski konsep pemberantasan korupsi sudah dipenuhi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, putusan tersebut tidak menghilangkan peran Dewas untuk memantau dan memastikan semua dijalankan dengan baik.

Baca Juga: Mantan Jubir KPK: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan itu Koruptor

“Kalau kemarin itu kan minta izin, itu kan beda jauh, karena dengan izin itu artinya pada posisi yang menjadi birokrasi bertambah Panjang,” ujarnya.

“Dan itu salah satu buktinya adalah ketika ada izin penggeledahan dalam kasus Bansos itu terlalu lama dan bahkan juga kemudian juga tidak bisa dijalankan secepatnya dan kemudian gagal,” lanjutnya.  

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Deni Muliya

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19