Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Tahun Depan, Menkeu Sri Mulyani Berencana Naikkan Tarif PPN

Rabu, 5 Mei 2021 | 16:21 WIB
tahun-depan-menkeu-sri-mulyani-berencana-naikkan-tarif-ppn
Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat virtual bersama American Chamber of Commerce (Amcham) pada Jumat pagi, 12 Juni 2020 (Sumber: INSTAGRAM/ SRI MULYANI)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun depan.

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 10 persen.

Sri Mulyani menyatakan, dalam rencana postur APBN 2022, penerimaan pajak ditawarkan sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun.

Angka itu lebih tinggi dari proyeksi tahun ini, yang sebesar Rp1.444,5 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif PPN adalah bagian dari inovasi penggalian potensi pajak, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Baca Juga: Kemenkeu Periksa Ulang Pajak 3 Perusahaan yang Diduga Terlibat Suap Pejabat Ditjen Pajak

Untuk mengejar target penerimaan pajak, Kemenkeu juga akan memperluas basis pajak, menguatkan sistem perpajakan, dan memberi  insentif fiskal secara terukur.

Penulis : Dina Karina | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:22
PT JASA MARGA PREDIKSI 138.508 UNIT KENDARAAN AKAN TINGGALKAN JAKARTA HARI INI   GUBERNUR JAWA BARAT RIDWAN KAMIL MINTA PETUGAS JAGA 24 JAM DI TITIK PENYEKATAN MUDIK   KNKT PASTIKAN REKAMAN “BLACK BOX” LION AIR JT 610 YANG BEREDAR DI MEDIA SOSIAL BUKAN REKAMAN ASLI   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA PEMERINTAH SIAPKAN MEKANISME DETAIL DAN ADIL SOAL LARANGAN MUDIK   KEMENAKER KAWAL PENERAPAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) UNTUK DUKUNG KESEJAHTERAAN PEKERJA   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: UMKM ADALAH PILAR PENTING PEREKONOMIAN INDONESIA   MENDIKBUD-RISTEK: SUDAH ADA 25 PERSEN SEKOLAH DI INDONESIA YANG LAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI SELURUH DUNIA MENURUN   KOMINFO: SOAL STIKER KHUSUS KEMENHUB UNTUK AJANG BISNIS ADALAH HAL YANG TIDAK BERDASAR   PDPI: PEMERINTAH PERLU PERHATIKAN KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID-19   PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA (PDPI) MINTA MASYARAKAT PATUHI ATURAN LARANGAN MUDIK   POLISI AKAN PIDANAKAN WARGA YANG PALSUKAN DOKUMEN AGAR BISA MUDIK   POLRES METRO TANGERANG KOTA SIAPKAN TITIK PEMERIKSAAN DAN POSKO PENYEKATAN DI KOTA TANGERANG   POLDA DIY ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN MOBIL AMBULANS UNTUK ANGKUT PEMUDIK