Kompas TV regional berita daerah

Ketua DPRD Kaltim bereaksi masalah tambang ilegal

Rabu, 5 Mei 2021 | 14:14 WIB

Aktivitas penambangan batubara yang diduga kuat ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, meresahkan warga sekitar. Dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, sedikitnya terdapat sembilan titik tambang ilegal batu bara yang beroperasi di wilayah itu.

Bahkan aktifitas penambangan ini berada di kawasan pemukiman warga. 9 titik tambang batu bara ilegal itu tersebar di tiga Kecamatan. Di Kecamatan Gunung Tabur ada 3 lokasi, Kecamatan Teluk Bayur 4 lokasi, dan Kecamatan Tanjung Redeb 2 lokasi.

Hal ini membuat Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bereaksi. Menurut Makmur, aktivitas penambangan dikawasan yang dekat dengan pemukiman penduduk telihat terbuka kasat mata. Padahal kawasan ini tidak diperbolehkan untuk ditambang.

Meski demikian, Makmur yang juga pernah menjabat bupati berau periode 2005 hingga 2015 menyarankan agar sistem penambangan ditertibkan. Dan masalah ini diserahkan saja ke pihak berwajib.

Jika nantinya ada yang harus bertanggung jawab akibat dugaan penambangan ilegal ini, pihak berwajib silahkan memproses secara hukum yang berlaku.

Makmur yang kala itu menjabat Bupati Berau pernah menerbitkan peraturan Bupati no 501 dan 502, tahun 2005, untuk tidak melakukan penambangan di kawasan pemukiman penduduk.

Dan siapapun yang memiliki izin tambang, jangan mengabaikan juga tentang ramah lingkungan. Namun saat ini semua izin tambang diserahkan ke kementeriam ESDM.

Untuk itu, Makmur juga berharap ke pemerintah pusat untuk tetap melibatkan kewenangan pertambangan ke Kepala Daerah setempat.

#DPRDKaltim #TambangIlegal #KabupatenBerau

Penulis : KompasTV Tenggarong





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:17
AS ROMA TUNJUK JOSE MOURINHO SEBAGAI PELATIH DENGAN DURASI KONTRAK 3 TAHUN   CABANG OLAHRAGA SENAM INDONESIA PASTIKAN SATU TIKET KE OLIMPIADE TOKYO 2020   JELANG LARANGAN MUDIK, KETUA DPR PUAN MAHARANI TINJAU TERMINAL DAN STASIUN KA DI CIREBON   PEMERINTAH KOTA TANGSEL AKAN TETAP LAYANI WARGA YANG BUTUH SIKM JIKA DIPERLUKAN   PEMKOT TANGERANG SELATAN TIDAK BERLAKUKAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SELAMA MASA LARANGAN MUDIK LEBARAN   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO: POTENSI PENULARAN COVID-19 MASIH TETAP TERJADI APABILA WARGA NEKAT MUDIK   ICW: BELUM ADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN YANG JELAS ATAS KECELAKAAN KRI NANGGALA-402   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PERJALANAN LOGISTIK TETAP DIPERBOLEHKAN SELAMA MASA LARANGAN MUDIK   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MENGAJAK WARGA ALOR, NTT UNTUK BANGKIT SETELAH TERDAMPAK BADAI SIKLON TROPIS SEROJA   PEMERINTAH BERIKAN SANTUNAN KEMATIAN TERHADAP PNS YANG MENINGGAL DUNIA SAAT BERTUGAS ATAU TERKENA COVID-19   PEMERINTAH WASPADAI 18 JUTA ORANG YANG BERNIAT MUDIK MESKI ADA LARANGAN   HORMATI PUTUSAN MK, DEWAN PENGAWAS KPK TAK LAGI TERBITKAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO TEGASKAN KEMENPAN RB DAN BKN TAK TERLIBAT BUAT SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK   WAKIL KETUA KOMISI III DPR AHMAD SAHRONI SARANKAN BKN BUKA HASIL NILAI PEGAWAI KPK YANG IKUT TES WAWASAN KEBANGSAAN