Kompas TV nasional hukum

MK Cabut Kewajiban Izin Dewas Soal Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan di UU KPK

Rabu, 5 Mei 2021 | 05:19 WIB
mk-cabut-kewajiban-izin-dewas-soal-penyadapan-penggeledahan-dan-penyitaan-di-uu-kpk
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (23/5/2019). (Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mahkamah konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Permohonan yang dikabulkan dari gugatan yang diajukan para akademisi ini terkait dengan pertanggungjawaban penyadapan serta izin penggeledahan dan penyitaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

MK menyatakan frasa “dipertangung jawabkan kepada Dewan  Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 tidak bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Baca Juga: Ada Dissenting Opinion Hakim MK di Putusan Gugatan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Pasal tersebut mengatur soal penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK harus dipertangungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan selesai.

Begitu juga  dengan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Pasal ini mengatur proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewas.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Serba Serbi

Saatnya Kembali Bersinar, Bale

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:43
PERCEPAT CAPAIAN TARGET, SATGAS COVID-19 YOGYAKARTA GENCARKAN VAKSINASI MASSAL   WOLFSBURG TERTARIK MEMBOYONG PEMAIN AC MILAN, JENS PETTER HAUGE   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, MALAYSIA PERPANJANG "LOCKDOWN" HINGGA 28 JUNI 2021   GUBERNUR JATIM DORONG DINAS KOPERASI DAN UKM BERI LEBIH BANYAK AKSES DAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN UMKM    KEMENPAREKRAF YAKIN PEREKONOMIAN SEKTOR WISATA DAPAT TUMBUH DI TENGAH PANDEMI   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO: MELINDUNGI PERS HARUS DIMAKNAI SEBAGAI MELINDUNGI DEMOKRASI   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO: PERS MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK   POLRESTABES BANDUNG SIAP TINDAK TEGAS AKSI PREMANISME YANG KERAP GANGGU KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT   TINGKAT KETERISIAN RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 75 PERSEN   KEMENDIKBUD-RISTEK: VAKSINASI COVID-19 BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BARU MENCAPAI 35 PERSEN   SATGAS MINTA PEMDA HATI-HATI GUNAKAN OBAT IVERMECTIN UNTUK PASIEN POSITIF COVID-19 DAN TETAP IKUTI REKOMENDASI BPOM   TEKAN LAJU COVID-19, PANGLIMA TNI MINTA PRAJURIT KEDEPANKAN PENDEKATAN KULTURAL DALAM PENERAPAN 3T   SOAL WACANA PPN BAHAN POKOK DAN JASA PENDIDIKAN, KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI: TIDAK ELOK DILAKUKAN   WAKIL KETUA MPR HIDAYAT NUR WAHID: RENCANA PEMERINTAH PAJAKI BAHAN POKOK DAN JASA PENDIDIKAN TAK SESUAI PANCASILA