Kompas TV nasional pro kontra

Disrupsi Teknologi dan Rendahnya Literasi Digital Mengancam Kualitas Jurnalisme, Benarkah?

Rabu, 5 Mei 2021 | 14:43 WIB
disrupsi-teknologi-dan-rendahnya-literasi-digital-mengancam-kualitas-jurnalisme-benarkah
Ilustrasi jurnalisme (Sumber: Getty Images/iStockphoto)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Disrupsi teknologi dan kebebasan pers saat ini menjadi dilema dalam tuntutan menghadirkan jurnalisme yang berkualitas.

Hal tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk ”Tantangan Jurnalisme di tengah Disrupsi 4.0 dan Kemunduran Demokrasi” yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Senin (3/5/2021).

Melansir dari laman Kompas.id, Selasa (4/5/2021), diskusi memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional tersebut menghadirkan pembicara Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, pengajar Ilmu Komuniasi Universitas Diponegoro Semarang, Nurul Hafsi, serta Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P Wiratraman.

Wijayanto mengibaratkan informasi adalah oksigen di negara demokasi yang menjadi barang publik. Jika kualitas informasi yang diberikan untuk publik tidak berkualitas, bisa berdampak pada kualitas demokrasi.

Baca Juga: Era Disrupsi dan Perubahan Sangat Cepat, Jokowi Minta HMI Tidak Terpaku pada Kebesaran Masa Lalu

Sayangnya, di era disrupsi teknologi, informasi di internet justru dimanipulasi oleh opini-opini publik yang dilakukan pasukan siber yang disebutnya sebagai tentara bayaran. Mereka melakukan manipulasi opini publik secara sistematis sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak ada akhirnya dianggap publik ada.

Lebih lanjut, ia menyebutkan salah satu contoh, kasus pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba muncul tsunami percakapan di media sosial.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Eddward S Kennedy





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:45
AS ROMA TUNJUK JOSE MOURINHO SEBAGAI PELATIH DENGAN DURASI KONTRAK 3 TAHUN   CABANG OLAHRAGA SENAM INDONESIA PASTIKAN SATU TIKET KE OLIMPIADE TOKYO 2020   JELANG LARANGAN MUDIK, KETUA DPR PUAN MAHARANI TINJAU TERMINAL DAN STASIUN KA DI CIREBON   PEMERINTAH KOTA TANGSEL AKAN TETAP LAYANI WARGA YANG BUTUH SIKM JIKA DIPERLUKAN   PEMKOT TANGERANG SELATAN TIDAK BERLAKUKAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SELAMA MASA LARANGAN MUDIK LEBARAN   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO: POTENSI PENULARAN COVID-19 MASIH TETAP TERJADI APABILA WARGA NEKAT MUDIK   ICW: BELUM ADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN YANG JELAS ATAS KECELAKAAN KRI NANGGALA-402   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PERJALANAN LOGISTIK TETAP DIPERBOLEHKAN SELAMA MASA LARANGAN MUDIK   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MENGAJAK WARGA ALOR, NTT UNTUK BANGKIT SETELAH TERDAMPAK BADAI SIKLON TROPIS SEROJA   PEMERINTAH BERIKAN SANTUNAN KEMATIAN TERHADAP PNS YANG MENINGGAL DUNIA SAAT BERTUGAS ATAU TERKENA COVID-19   PEMERINTAH WASPADAI 18 JUTA ORANG YANG BERNIAT MUDIK MESKI ADA LARANGAN   HORMATI PUTUSAN MK, DEWAN PENGAWAS KPK TAK LAGI TERBITKAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO TEGASKAN KEMENPAN RB DAN BKN TAK TERLIBAT BUAT SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK   WAKIL KETUA KOMISI III DPR AHMAD SAHRONI SARANKAN BKN BUKA HASIL NILAI PEGAWAI KPK YANG IKUT TES WAWASAN KEBANGSAAN