Kompas TV nasional hukum

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Selasa, 4 Mei 2021 | 17:13 WIB
mk-tolak-gugatan-uji-materi-uu-kpk-hasil-revisi
Ilustrasi KPK (Sumber: TOTO SIHONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materil (judicial review) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman pada sidang yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021).

Tim Advokasi UU KPK yang mengajukan gugatan tersebut terdiri dari mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang dkk.

Penolakan perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019 itu didasarkan oleh beberapa pertimbangan majelis hakim.

Baca Juga: Peneliti ICW: Pemecatan Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Merupakan Upaya Pelemahan KPK

Di antaranya, terkait UU KPK yang tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) DPR.

Pihak MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:01
BWF DAN ASOSIASI BULU TANGKIS MALAYSIA (BAM) TUNDA MALAYSIA OPEN 2021 KARENA LONJAKAN KASUS COVID-19   UPACARA KIRAB OBOR OLIMPIADE TOKYO DI HIROSHIMA PADA 17 MEI TERANCAM BATAL AKIBAT PERPANJANGAN DARURAT COVID-19   KPK SEBUT PENYELENGGARA DAN PENYUSUN SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN ADALAH BKN   KPK MENYATAKAN TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM RANGKA ALIH STATUS PEGAWAI JADI ASN BUKAN DISELENGGARAKAN PIHAKNYA   PASAR TANAH ABANG DITUTUP SEMENTARA PADA 12-18 MEI 2021 UNTUK LIBUR LEBARAN DAN PERAWATAN GEDUNG   PEMKAB GARUT BEKERJA SAMA DENGAN LIPI KELOLA OBYEK WISATA DANAU SITU BAGENDIT DI KECAMATAN BANYURESMI   MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA PASTIKAN KUOTA GELOMBANG 17 AKAN TERSEDIA SEBANYAK 44.000 ORANG   LIPI: JIKA PENDEKATAN MILITER TERPAKSA DILAKUKAN, PERLU CARA AGAR TIDAK BANYAK WARGA SIPIL JADI KORBAN   LIPI SEBUT PENDEKATAN NON-MILITERISTIK DIBUTUHKAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DI PAPUA   MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA PEMDA SANKSI TEGAS PELANGGAR ATURAN THR   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT POSKO THR KEAGAMAAN 2021 TERIMA 899 ADUAN THR   LIPI MENILAI PELABELAN KKB SEBAGAI TERORIS TINGKATKAN KONFLIK DAN TIDAK SELESAIKAN MASALAH DI PAPUA   MENAG SARANKAN WARGA LANSIA DAN YANG RENTAN UNTUK IBADAH KENAIKAN ISA AL MASIH SECARA VIRTUAL   MENLU: RI DUKUNG PENGHAPUSAN HAK PATEN VAKSIN COVID-19 GUNA MENDORONG KAPASITAS PRODUKSI DUNIA TERHADAP VAKSIN