Kompas TV nasional sosial

Peneliti ICW: Pemecatan Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Merupakan Upaya Pelemahan KPK

Selasa, 4 Mei 2021 | 13:41 WIB
peneliti-icw-pemecatan-pegawai-tidak-lolos-tes-wawasan-kebangsaan-merupakan-upaya-pelemahan-kpk
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (Sumber: Tangkapan Layar KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga akan membuat sejumlah pegawai dipecat merupakan upaya pelemahan terhadap KPK.

Sejak revisi Undang-Undang KPK hanya sekadar isu, pihaknya telah khawatir terhadap aturan organisasi antirasuah ini justru akan melemahkannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih kini, pemerintah sudah mulai lakukan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: KPK Akan Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK ke Publik

"Akhirnya kekhawatiran masyarakat atas kebijakan Presiden Joko Widodo dan DPR yang memilih merevisi UU KPK serta mengangkat komisioner penuh kontroversi terbukti," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Kurnia menambahkan soal pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lulus tes, seolah-olah telah dirancang sejak awal untuk melemahkan KPK.

"Betapa tidak, sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu telah terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru, ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan," terangnya.

Baca Juga: MK Bacakan Putusan Uji Materi UU KPK, Ini Respons ICW

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Purwanto





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:31
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO