Kompas TV klik360 cerita indonesia

Hakim Tanya Rizieq: Tujuan Teroris Ganti Dasar Negara, Kalau FPI?

Senin, 3 Mei 2021 | 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hakim Persidangan di PN Jakarta Timur bertanya seputar organisasi FPI yang telah dilarang oleh pemerintah. Hakim Ketua Suparman Nyompa mempertanyakan visi misi dan dasar dari FPI apakah sama dengan tujuan teroris yang ingin mengganti dasar negara.

"Kemudian mengenai visi misi ada diuraikan berdasarkan pancasila? Disini kita juga menghadiri perkara teroris, mengetahui cerita di persidangan memang dia ini tujuannya mengganti dasar negara terus terang bilang di persidangan seperti itu. Kalau di FPI apakah ada seperti itu? Dasar negara ini sebenarnya tidak cocok ada ga di situ disampaikan?," ujar Hakim Ketua, Suparman Nyompa di PN Jakarta Timur (3/5/2021).

Rizieq pun menjelaskan sejumlah dasar dalam FPI. Pada intinya, Rizieq mengatakan FPI tidak memiliki masalah dengan Pancasila. Ia pun menyatakan dasar bernegara FPI adalah Pancasila, dan tidak setuju jika Pancasila diganti.

"Jadi kami di FPI tidak pernah punya masalah dengan pancasila, bahkan kami tidak setuju kalau pancasila diganti, kenapa kami tak setuju karena pancasila peninggalan ulama," kata Rizieq.

"Jadi sekali lagi bagi kami FPI pancasila itu adalah dasar bukan lagi pilar, tapi dasar. Jadi kami tidak pernah punya masalah dengan pancasila, maka dengan kelompok-kelompok yang tadi pak Majelis Hakim sebutkan ada kelompok yang terduga teroris menolak pancasila dan sebagainya kami tidak sependapat dengan mereka," kata Rizieq.

Video Editor: Novaltri Sarelpa

Penulis : Sadryna Evanalia





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:07
KETUA MPR BAMBANG SOESATYO MENILAI NEGARA HARUS HADIR MEMASTIKAN RAKYAT PAPUA MENIKMATI PEMBANGUNAN    POLRES METRO JAKARTA SELATAN PASTIKAN AKAN USUT TUNTAS KERUMUNAN KONSER MUSIK DI CILANDAK, JAKSEL    POLRES BOGOR: PENYEKATAN DELAPAN TITIK ANTISIPASI MUDIK DI BOGOR MULAI BERLAKU 6 MEI   KETUA DEWAN PENGURUS APEKSI MINTA KEMENTERIAN INVESTASI SUSUN PETA POTENSI INVESTASI DAERAH   SOAL LARANGAN MUDIK, MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH MILIKI NARASI YANG SAMA DENGAN PEMERINTAH PUSAT   KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA BERHENTI BEROPERASI SELAMA MASA PELARANGAN MUDIK LEBARAN PADA 6-17 MEI 2021   PRESIDEN JOKOWI MINTA PERAN TNI-POLRI DIOPTIMALKAN DALAM PENGAWALAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN   PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN SATGAS COVID-19 KAWAL PROSES KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE TANAH AIR   KEMENKES: KLASTER TARAWIH, BUKBER, HINGGA MUDIK SUMBANG LONJAKAN KASUS COVID-19 DALAM BEBERAPA MINGGU TERAKHIR   KEMENTERIAN KESEHATAN: KASUS KEMATIAN AKIBAT COVID-19 NAIK 20 PERSEN PADA APRIL 2021   KEMENTERIAN KESEHATAN: PASIEN COVID-19 RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT MENINGKAT 1,28 PERSEN   KEMENTERIAN KESEHATAN: VARIAN VIRUS KORONA B117, B1617, DAN B1351 SUDAH MASUK INDONESIA   KETUA SATGAS DONI MONARDO: HAMPIR SEMUA PROVINSI DI SUMATERA MENGALAMI PENINGKATAN KASUS COVID-19   KETUA SATGAS MEWANTI-WANTI PEJABAT DAERAH TAK MEMBUAT NARASI YANG BERBEDA SOAL LARANGAN MUDIK